RIAUBOOK.COM - Keberatan 14 buruh PT Nasional Sago Prima yang mencuat sejak awal Agustus lalu, hingga saat ini belum dapat penyelesaian, dan pertemuan demi pertemuan yang selalu dilakukan, semuanya belum menuju kesepakatan akhir. 

Seperti yajg dilakukan pada Selasa siang diruang rapat  Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Meranti, dimana kedua belah pihak melakukan  d pertemuan lanjutan. Namun kali ini disepakati terdiri dari 3 orangasing masing pihak. Dari PT NSP yakni Dedi selaku HRD yang didatangkan dari Palembang, bersama Agusman  ( Pjs) Manager Pabrik serta  Budi Setyo Utomo selaku Humas.  Dan dari buruh diwakili oleh Mudakir, Agu, dan  Ahe. Mereka ber enam diharapkan dapat menyelesaikan perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak. Namun setelah berlangsung lebih dari 3 jam pertemuan, tampakanya belum ada kesepakatan.

Syamsuddin selaku (Pjs) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam kesempatan itu meminta kepada kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan perbedaan pendapat terkait persoalan mutasi yang tidak bisa diterima oleh para karyawan. 

Demikian juga perusahaan dengan keputusan yang telah   diambil hendaknya dapat dicari solusi terbaik. 

Syamsuddin menjelaskan, pihaknya telah maksimal memberikan masukan bagi kedua belah pihak. Bahkan menyebutkan dengan tidak mencapai kata sepakat, itu artinya semua akan dirugikan. Ibarat kiasan   menyebut jija persoalan itu harus tetap diangkat maka pada akhirnya tidak ada yang diuntungkan. Ibaratnya menjadi satu arang  dan satu debu. Artinya sama sama tidak memberikan hasil yang baik. Tapi kalau dicapai kesepakatan, maka semua pihak akan merasa aman, sebut Syamsuddin dihadapan kedua belah pihak di ruang rapat kantor tersebut, Selasa (14/8/2018).

Syamsudin menambahkan berharap antara buruh dan perusahaan bisa kembali sejalan sebab hubungan buruh atau karyawan dengan perusahaan adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Karyawan harus menganggap perusahaan sebagai majikan dan sebaliknya perusahaan harus menganggap karyawan sebagai aset perusahaan itu sendiri. Jadi perbedaan yang ada hendaknya dicarikan solusi menuju kesepakatan yang bisa membawa keuntungan bersama,ajak Syam panggilan akrab pak Kadis tersebut.

Sementara itu Asrul salah seorang karyawan dari 7 karyawan yang hendak dimutasi ke Palembang itu kepada RIAUBOOK.COM mengaku keputusan perusahaan memutasikan mereka tanpa mempertimbangkan faktor penting lainnya. 

Apalagi saat ditanyakan alasan perusahaan memindahkan mereka ke luar dari Meranti tidak bisa dijelaskan alasan yang tepat. 

Apalagi pemindahan tersebut tidak disertai dengan penjelasan rinci bagaimana nantinya nasib mereka di tempat kerja yang baru. Perusahaan hanya mengatakan bahwa mereka dibutuhkan diperusahaan yang baru itu.

Kemudian lanjut Asrul, semua mereka yang akan. Dipindahkan itu katanya akan bekerja di berbagai perusahaan. Artinya satu orang untuk satu perusahaan. Sehingga bagaimana status mereka nantinya di tempat kerja baru dan bagaimana pemondokan serta gaji dan transportasi semuanya tidak dijelaskan. 

Malah perusahaan mendesak  agar buruh menandatangani lebih dulu perihal mutasi tersebut dan selanjutnya perusahaan terkaitlah yang nantinya akan memberikan penjelasan. 

"Mendengar jawaban itulah maka kami semua 14 karyawan dimana 11 diantaranya akan dimutasi ke Palembang dan juga Kalimantan. Sedangkan 3 KHL lainnya masih  di kebun dengan status menjadi security.

Keputusan inilah yang tidak bisa kami terima, apalagi penjelasan rinci dan alasan pemutasian itu juga tidak jelas, terang Asrul, diaminkan oleh Rusman.

Budi dari perusahaan menjawab RIAUBOOK.COM mengaku belum mendapat kesepakatan. Hanya saja menurut dia, keputusan perusahaan terkait mutasi tersebut tidak bisa lagi batalkan. Demikian juga kalau menurut aturan, semua karyawan tersebut sebenarnya sudah melanggar aturan karena sudah tidak masuk kerja sekian lama. Namun perusahaan masih ada upaya mencari solusi antara lain tidak bekerja di pabrik dan dan akan dibicarakan lebih lanjut. Jadi kami harus melanjutkan perundingan lagi, hingga batas waktu yang ditentukan, kata Budi.

Asrul menambahkan, kalau toh tetap dipaksakan mutasi maka kami 14 karyawan tersebut tetap akan bertahan untuk menolak, sebut karyawan ini. (RB/jos)