RIAUBOOK.COM - Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan, rasionalisasi anggaran di Anggaran Pendapat Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun ini diperkirakan tidak sampai Rp 2 triliun.

Sekda mengatakan, pihaknya sudah membahas hal tersebut bersama Badan Anggaran DPRD Riau dan saat ini Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tengah dipersiapkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Mungkin tidak sampai segitu (Rp 2 triliun), Insyaallah Bappeda lagi menyiapkan RKPD, mudah-mudahan di minggu ke dua Juli sudah selesai, dan rencana perubahan juga sudah di sosialisasikan ke RKPD ini," kata Sekda kepada RiauBook.com, Kamis (28/6/2018) sore, di Kantor Gubernur Riau.

Hijazi mengatakan, rasionalisasi di APBDP tersebut disebabkan karena serapan anggaran yang tinggi tidak diimbangi oleh pendapatan yang cukup.

"Pendapatan kita dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan pajak tidak tercapai," ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, DBH tahun 2017 dan 2018 yang tidak sesuai dengan harapan berdampak besar pada Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang harusnya bisa menjadi simpanan daerah.

"Misalnya kita proyeksi DBH kita itu Rp 1 triliun, rupanya ini tidak tercapai. Sehingga tergeruslah pendapatan tadi. SilPA kita tinggal Rp 58 miliar, dari sisi pekerjaan ada kemajuan, serapan kita punya prestasi, bila dilihat dari Silpa tahun 2017," paparnya.

Saat ini Provinsi Riau tidak seperti dahulu yang memiliki banyak simpanan di Bank.

Untuk itu, kata Sekda, menjaga pengeluaran belanja dan terus berupaya menambah pendapatan harus dilakukan.

Sekarang kita harus kejar uang untuk belanja, perlu cari tambahan PAD, DBH dan dana dari Pusat untuk menambah belanja kita. Jadi pembangunan kita sudah semakin membaik, agenda selanjutnya adalah menjaga belanja, melakukan upaya penambahan pendapatan," demikian Sekda. (RB/Dwi)