RIAUBOOK.COM - Pihak pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota (gubernur/wali kota/bupati) diminta untuk memberikan sanksi tegas pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di wilayah kerjanya jika menambah libur tanpa alasan jelas usai libur lebaran 1439 H/2018 Masehi, mengingat masa libur yang diberikan sudah cukup panjang sekitar 10 hari.

"Karena ini menyangkut masalah pelayanan pada masyarakat, disamping masa libur sudah cukup panjang dari tahun sebelumnya yang diberikan. Apalagi ASN itu adalah pelayan masyarakat yang digaji oleh masyarakat.  Pemprov atau Pemkab untuk memberi sanksi tegas bagi yang menambah libur tanpa alasan yang jelas," kata legislator Riau dari Fraksi PDI-P, Tengku Rusli Ahmad di Pekanbaru pada Jumat (22/06/2018) saat dikonfirmasi.

Sanksi seperti apa yang dimaksud, menurut dia gubernur atau bupati/wali kota lebih mengerti.

Disampaikan juga oleh Sekretaris Komisi I DPRD Riau yang membidangi masalah Hukum dan Pemerintahan ini, ASN harus bisa menyisiati masa libur yang diberikan untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Sehingga, katanya, bisa masuk kerja kembali sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu Kamis (21/06).

"Saya rasa dengan masa libur yang sudah diberikan itu cukuplah untuk berlebaran dengan saling kunjung mengunjungi sanak keluarga.

Kalau dipikir cukup tidak akan pernah cukup, tinggal lagi bagaimana menyisiasatinya seoptimal mungkin," tambah Dapil Kabupaten Rokan Hulu ini lagi. (RB/MCR/Ch)