RIAUBOOK.COM - Sejauh ini pembangunan proyek multiyears jalan Simpang Pir, Kecamatan Tandun menuju Kecamatan Pendalian IV Koto, Rokan Hulu sepanjang 14 kilometer (KM) belum dilaksanakan.

Padahal, pembangunan ini sudah masuk dalam anggaran APBD Rohul 2018.

Anggota DPRD Rokan Hulu, Komisi IV yang membidangi pembangunan, Nono Patria Pratama mengungkapkan pihaknya mendesak agar proyek ini segera direalisasikan.

"Kami dari Komisi IV DPRD Rohul berharap, Pemkab Rohul melalui Dinas Pembangunan Umum Penataan Ruang (PUPR) Rohul, agar segera melakukan lelang kegiatan peningkatan pembangunan jalan tersebut sebelum rusak parah," kata Ketua Komisi IV DPRD Rohul, Nono, Kamis (3/5/18).

Lebih jauh Nono menjelaskan, pihaknya juga prihatin terhadap kondisi jalan Kabupaten menuju Kecamatan Pendalian IV Koto dari Simpang PIR. Apalagi bila musim penghujan seperti saat ini, membuat jalan tidak bisa dilalui untuk mengeluarkan hasil pertanian masyarakat.

Sementara, jalan tersebut merupakan urat nadi perokonomian mereka masyarakat di beberapa desa yang ada di Kecamatan Pendalian IV Koto.

Terkait pembangunan jalan tersebut, juga mendapat apresiasi yang tinggi serta ucapan terimakasih dari Kepala Badan Pemerintah Desa (BPD) Desa Dayo, Kecamatan Tandun, Samsuari, mewakili masyarakat di desanya.

"Kami berterimakasih ke Pemkab Rohul Bupati Rohul H Sukiman, yang benar-benar komit memperhatikan pembangunan di desa mereka, terutama jalan lintasi desa mereka. Walaupun belum dimulainya kegiatan, namun sudah dianggarkan di APBD tahun 2018 dan harapan kami masyarakat cepat pelaksanaannya," sebut Samsuari.

Di tempat terpisah, Kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Rohul Samsul Kamar tentang kegiatan multiyers menyatajan, belum ada kegiatan multiyearas yang dilelang, bahkan multiyears belum masuk ke ULP.

Menurut Kepada Kepala Dinas PUPR Rohul Anton ST MT melalui Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Khoirul Fahmi ST, apa saja yang jadi kendala di kegiatan multiyers karena belum dilelang terutama jalan dari Simpang PIR Kecamatan Tandun menuju Kecamatan Pendalian IV Koto, pihaknya kini tengah berkonsultasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI). (RB/MC)