RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi Riau kembali akan melayangkan surat keempat kepada pihak Lippo Karawaci terkait perubahan kerja sama pengelolaan Hotel Aryaduta yang selama ini belum ada jawaban.

Kepala Biro Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau, Darusman mengatakan surat tersebut akan dilayangkan sesegera mungkin, mengingat sudah terlalu lama Pemprov Riau menunggu jawaban dari pihak Lippo Karawaci.

"Dalam surat keempat ini untuk mempertanyakan kembali terhadap surat sebelumnya yang sudah kami layangkan, karena memang sampai saat ini belum ada jawaban dari mereka (Lippo Karawaci)," katanya kepada Wartawan, Kamis 4 April 2018 di Pekanbaru.

Dalam surat ketiga yang dilayangkan, Pemprov Riau meminta bukti dan penjelasan kepada Lippo Karawacu soal investasi yang sudah mereka tanamkan untuk membangun dan pengelolaan hotel tersebut.

"Sampai hari ini, jawaban dari surat ketiga yang kami layangkan belum ada jawaban apapun dari mereka (Lippo Karawaci), mereka belum balas surat kami yang kemarin, makanya kami layangkan kembali surat baru, untuk meminta alasannya," kata Darusman.

Alasan investasi ratusan miliar yang selama ini dilakukan Lippo Karawaci menjadi dasar keberatan terhadap keinginan Pemprov untuk minta tambahan deviden.

Sementata, Darusman mengatakan pembaharuan kontrak kerjasama yang diusulkan lebih kepada menaikkan hasil yang disetorkan ke Pemprov Riau dari sebelumnya harga Rp200 juta.

Hal itu dikarenakan hotel yang berlokasi di jalan Diponegoro, Pekanbaru tersebut berada di atas tanah yang menjadi aset Pemprov Riau.

Pemprov Riau menginginkan pihak Lippo Karawaci membayarkan minimal 5 persen dari penghasilan bruto hotel itu sebagai pendapat asli daerah.

Sebab, dengan kondisi perekonomian saat ini, jatah Rp200 juta itu dianggap tidak relevan dan sangat memungkinkan untuk dilakukan penambahan pemasukan, mengingat saat ini hotel Aryaduta telah memiliki sebuah Ball Room.

Dia menambahkan, pihak DPRD Riau juga mempertanyakan masalah itu ke Pemprov Riau, setelah melakukan beberapa kali koordinasi, maka disepakati bahwa sebaiknya Pemprov Riau kembali melayangkan surat untuk meminta kejelasan kesanggupan mereka terhadap keinginan Pemprov Riau soal tambahan deviden tersebut. (RB/Dwi)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau