RIAUBOOK.COM - Jawa Timur, meski masuk lima daerah rawan, namun Mantan Ketua Mahkamah konstitusi Mahfud MD meyakini pilkada di sana akan aman.

Ia juga menilai, kasus suku, agama, ras dan antargolongan ( SARA) dalam pilkada harus diantisipasi.

"Ada hukumnya semua, SARA harus diantisipasi, disebut beberapa wilayah oleh mendagri antara lain Jawa Timur, Jawa Barat dan beberapa daerah lain, ada lima ya. Silakan dicermati agar tidak terjadi," kata Mahfud ditemui seusai menghadiri resepsi pernikahan putri Mensesneg di JEC, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, Jumat (29/12/2017).

Meski masuk ke daerah rawan pilkada 2018, Mahfud menilai, Jawa Timur tidak akan terjadi seperti yang dikhawatirkan. Semalam dia mengaku datang ke Jawa Timur dan milihat situasi di sana kondisinya aman.

"Saya bilang di Jawa Timur itu homogen, tidak ada SARA-SARA. Pertama, masyarakatnya tidak mudah terprovokasi oleh SARA. Kedua, sekarang ini pasangan calon yang muncul tidak ada perbedaan primordial, sama-sama muslim, sama-sama NU, sama-sama Jawa, kalau kemarin Jakarta memang agak rawan untuk dipantik menjadi isu SARA. Kalau jawa Timur saya rasa aman," katanya.

Namun demikian, Mahfud mengingatkan untuk tetap mewaspadai ancaman provokasi menjelang pilkada serentak.

"Mudah-mudahan amanlah, kejahatan dan provokasi itu kadangkala tidak kita duga ya. Kalau melihat peta ke depannya, Jawa Timur aman, tidak akan terjadilah seperti Jakarta yang berkelanjutan sampai sekarang," ulasnya.

Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta masyarakat bersikap tegas dengan melaporkan fitnah dan ujaran kebencian di dunia maya.

"Di dunia maya saat ini ada dua masalah yang menjadi perhatian pemerintah, yaitu fitnah dan ujaran kebencian. Terlebih lagi menjelang Pilkada 2018, politik SARA diprediksi meningkat dan mengalahkan politik uang," katanya.

Dia berharap, para calon dan parpol pengusung agar lebih fokus dalam program dan rencana ketika menang. Bukan saling menjatuhkan dengan isu yang tidak relevan.

Tjahyo telah berkomunikasi dengan aparat keamanan, terutama kepolisian untuk lebih meningkatkan pengawasan pada dunia komunikasi di dunia maya.

"Kami juga meminta sikap tegas masyarakat. Jika memang ada fitnah atau ujaran kebencian dinilai membuat resah, maka segera laporkan sebagai delik aduan ke pihak berwenang," katanya.

Pilkada di Yogyakarta, menurut dia, patut menjadi contoh bagi daerah lain.

"Kita lihat DI Yogyakarta. Beberapa ajang pilkada kabupaten di Yogyakarta berlangsung meriah saat kampanye dan langsung senyap ketika di hari H. Memang ada satu dua polemik, namun itu tidak meresahkan masyarakat," katanya. (RB/Kompas.com)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau