RIAUBOOK.COM - Menurut Plt Sekjen Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta, masuknya beberapa nama perwira tinggi TNI/Polri ke dalam bursa calon kepala daerah dinilai merupakan bentuk kegagalan partai politik dalam melakukan pengkaderan.

Baik polisi maupun TNI semestinya fokus saja terhadap tugas menjaga keamanan dan pertahanan negara. Jika dibiarkan masuk ke ranah politik, para perwira tinggi itu dikhawatirkan mendorong afiliasi politik tertentu kepada anggota TNI dan Polri lainnya.

"Bentuk kegagalan parpol semakin jelas saat menarik perwira yang masih aktif menjadi calon kepala daerah," kata Plt Sekjen Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta di kantornya, Kamis (28/12/2017).

Kaka juga menilai pemberian kesempatan kepada perwira tinggi militer/kepolisian dalam politik akan berdampak buruk secara jangka panjang.

"TNI dan Polri itu bersenjata, maka sebaiknya jangan menarik pihak-pihak yang bersenjata ke ranah politik. Jika nantinya mereka terlalu aktif di politik akan berdampak ketidaknetralan institusi mereka," tambah Kaka.

Kaka mengakui, keikutsertaan petinggi TNI/Polri dalam pilkada tidak bertentangan dengan hukum selama mereka mengundurkan diri. Namun Kaka mengingatkan, di atas hukum ada yang namanya etika.

"Sebagai seorang prajurit seharusnya para petinggi TNI/Polri itu dapat menjunjung tinggi etika," ujarnya.

Sejumlah nama perwira tinggi baik di kalangan TNI/Polri muncul ke permukaan jelang pendaftaran calon kepala daerah serentak 2018. Dari TNI, Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi Maluku Utara akan bertarung di Pilgub Sumatera Utara.

Sementara dari polisi, setidaknya ada tiga jenderal aktif yang berniat ikut Pilkada 2018. Mereka adalah Kako Brimob Irjen Murad Ismail untuk pilkada Maluku, Mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan untuk Pilgub Jawa Barat dan Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin di Pilgub Kaltim. (RB/Kompas.com)