RIAUBOOK.COM - Sejak terbentuknya pada bulan Juni 2015, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakum LHK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah bertugas efektif melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum.

Dari 200 pengaduan kasus yang diterima oleh KLHK di tahun 2017, sampai bulan Mei ini telah tertangani hampir 95%, yaitu 75 selesai dan sisanya dalam proses.

Hal ini disampaikanirektur Jenderal Gakkum LHK, Rasio Ridho Sani, saat mengawali diskusi dengan media di Gedung Manggala Wanabakti, kemarin (24/05/2017).

Selain itu, KLHK juga melakukan pencegahan tindakan pidana peredaran hasil hutan dan pengamanan kawasan hutan, yang dilaksanakan pada 187 lokasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, selama tahun 2015-2017, tercatat pembalakan liar sebanyak 7.090 m3, perambahan kawasan seluas kurang lebih 4,2 juta Ha, dan peredaran tumbuhan dan satwa liar sebanyak 11.636 unit.

"Dalam melakukan penegakan hukum, KLHK menggunakan tiga instrumen yaitu penerapan sanksi administrasi, penegakan hukum pidana, dan penegakan hukum perdata, termasuk untuk penanganan kasus pencemaran lingkungan, serta kebakaran hutan dan lahan", jelas Rasio Ridho Sani.

Sebanyak 393 sanksi administrasi diterbitkan selama dua tahun ini, terdiri dari 189 surat peringatan, 23 teguran tertulis, 156 paksaan pemerintah, 21 pembekuan izin, dan 3 pencabutan izin. Dalam penanganan kasus pidana, sebanyak 381 kasus telah masuk P-21, sedangkan untuk kasus perdata, Rasio Radho menerangkan telah dilakukan melalui kesepakatan di luar pengadilan sebanyak 40 kasus, serta melalui pengadilan dihasilkan beberapa putusan dan eksekusi. (RB/rls)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau