Riau Book--Pemerintah menyatakan tetap memperjuangkan para honorer kategori dua (K2) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan belum ada keputusan untuk membatalkannya.

Penegasan pemerintah itu masih belum membuat kegamangan 400 honorer hilang. Karena pernyataan tersebut diungkapkan pemerintah untuk meredam pemberitaan di media yang simpang-siur belakangan. Bukan dengan tegas dinyatakan untuk meyakinkan status honorer.

Juru Bicara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Herman Suryatman mengingatkan para tenaga honorer K2 untuk tetap tenang dan bersabar. Ia menjelaskan bahwa Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi tetap konsisten memperjuangkan nasib mereka untuk menjadi CPNS.

"Kami minta para sahabat tenaga honorer K2 tetap tenang dan tidak terprovokasi. Pak Menteri tidak pernah mengatakan ada pembatalan, yang benar adalah saat ini dukungan anggaran belum tersedia. Tentu hal tersebut harus dibicarakan secara intensif dengan DPR karena hak budgeting kan ada di DPR. Pak Menteri konsisten memperjuangkan nasib teman-teman," kata Herman di KemenPAN RB, Jakarta, Rabu (4/11).

Ditambahkannya, sesuai kesepakatan dengan Komisi II DPR, Kementerian PANRB telah melakukan rapat maraton dengan lintas instansi untuk membahas tindak lanjut penanganan tenaga honorer K2.

"Sebagai bukti komitmen kami memperhatikan nasib tenaga honorer K2, saat ini sudah tersusun road map penanganan tenaga honorer K2. Bahkan kami sudah melakukan simulasi serta akan segera melaksanakan verifikasi dan validasi yang komprehensif dengan melibatkan BPKP. Persoalannya anggaran kegiatan tersebut, serta untuk penggajiannya nanti apabila dilakukan pengangkatan, tidak teralokasi pada APBN 2016," terangnya.

Karena itu, kata Herman, para tenaga honorer K2 untuk melihat persoalan ini secara jernih. Penanganan tenaga honorer membutuhkan kerjasama semua pihak, baik pemerintah pusat, DPR, maupun pemerintah daerah. Tidak mungkin persoalan tenaga honorer yang pelik dan berlarut-larut ini hanya dibebankan kepada Kementerian PANRB.

"Kita semua harus arif, sembari tetap mengupayakan solusi terbaik. Penanganan tenaga honorer tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya pastikan pak Menteri PANRB sangat empati dan terus memperjuangkan nasib tenaga honorer K2. Tentu dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak lepas dari dukungan institusi lainnya, termasuk DPR dalam hal penganggarannya," pungkasnya.