RIAUBOOK.COM - Bupati dan Wakil Bupati serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) terancam tidak menerima gaji akibat terlambatnya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kuansing.

Ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi ketika ditemui di Kantor Gubernur Riau, Jumat (28/4/2017).

"Kami sudah sampaikan surat yang ke-4, surat teguran agar bisa diselesaikan cepat karena ketentuan tentang sanksi keterlambatan itu sudah keluar," kata Sekda.

Apalagi sebelumnya, Kuansing sudah berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan dan pengesahan APBD nya pada bulan ini.

Sedangkan ketentuan tentang sanksi keterlambatan pengesahan APBD salah satunya tertuang dalam PP No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan sanksinya bisa berupa penundaan gaji.

Terkait sanksi bagi Kuansing, Pemprov Riau juga sudah menyurat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengevaluasinya karena keputusan itu ada di tangan Mendagri.

Sampai saat ini pun, APBD Kuansing masih dalam tahap pembahasan, sehingga kemungkinan komitmen untuk menyelesaikan dalam bulan ini tidak tercapai.

"Sepertinya ini tidak tuntas, kan harus berproses, seperti harus dievaluasi disini (Pemprov Riau-red) dulu, proses itu kan tidak seperti membalik telapak tangan," kata Sekda.

Ketika ditanyakan apakah persoalan keterlambatan pengesahan ini terkait dengan komunikasi politik yang tidak baik, Sekda mengatakan itu sudah selesai, buktinya APBD ini sedang dalam proses, hanya saja proses itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau