RIAUBOOK.COM- Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Uung A Syakur mengungkapkan pihaknya lebih mengedepankan pencegahan dari pada penindakan, terhadap persoalan hukum korupsi.

Salah satu upaya pencegahan tersebut dilakukan melalui sosialisasi hukum itu sendiri. Dengan kegiatan sosialisasi maka seluruh pihak terutama penyelenggara pemerintahan akan dapat memahami delik-delik hukum dalam pelaksanaan pembangunan itu.

Demikian antara lain diungkapkan Kajati Riau, Uung A Syakur di hadapan para kepala desa, camat dan para pejabat di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Kamis (20/4/2017).

Uung mengatakan, upaya pencegahan lebih efektif karena memberikan pencerahan dan pemahaman yang dalam terhadap persoalan hukum. Untuk itu pihaknya akan terus melakukan sosialisasi TP4D di lingkungan pemerintahan yang ada.

Dengan harapan kepada para pejabat khususnya para pegawai yang berhubungan langsung dengan pengadaan barang dan jasa dapat memahami seluk beluk aturan dan pengadministrasian atau pembukuan sesuai aturan pemerintah itu.

Sehingga pada akhirnya program pembangunan yang direncanakan akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Demikian juga pejabat terkait akan terhindar dari persoalan hukum di kemudian hari," terang Uung.

Jadi tugas Kejaksaan akan terus melakukan monitoring terhadap setiap pelaksaan pembangunan sehingga sasaran yang diharapkan bisa tercapai dengan baik," sebut dia.

Menurut Kajati, transparansi dan akuntabilitas di setiap pelaksanaan pembangunan menjadi kunci keberhasilan pembangunan itu. Tanpa transparansi atau keterbukaan maka dimungkinkan akan terjadi penyelewengan.

Sementara sedikit saja penyelewengan terjadi akan berpeluang terhadap pelanggaran hukum dan selanjutnya akan menerima tindakan hukum.

Untuk itu kepada seluruh pejabat terkait dalam pelaksanaan pekerjaan yang didanai dari keuangan negara, haruslah mematuhi aturan baku yang ditetapkan pemerintah.

Sudah ada aturan tata kerja mulai dari dasar yakni perencanaan yang matang, lalu dilaksanakan dengan sesuai rencana awal. Kemudian dilakukan penataan usaha, selanjutnya pelaporan yang sebenarnya sesuai aturan lalu membuat pertanggungjawaban atas semua pelaksanaan kegiatan tersebut.

Jika semua aturan itu dipatuhi sebagaimana mestinya, maka kemungkinan tersandung kasus hukum sudah bisa diantisipasi. Atau jika masih kurang yakin maka minta pendampingan dari pihak Kejaksaan.

"Kita siap memberikan pendampingan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga sampai pelaporan dan pertanggungjawaban," pungkas dia.(RB/jos)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau