RIAUBOOK.COM - Legislator Riau mempertanyakan bantuan kepada petani berupa sapi potong yang dianggap rentan penyimpangan dan tak punya indikator.

"APBD 2017 teranggarkan bantuan sapi potong ke masyarakat, ini sapi potong untuk apa?" kata Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman lewat pesan elektronik yang diterima, Senin (10/4/2017).

Kata dia, harusnya ada penjelasan, karena nilai anggaran yang dialokasikan mencapai Rp7 miliar.

Semestinya, lanjut dia, Dinas Peternakan Riau membuat program seperti Lombok, yakni pengembangan sebanyak 1 juta atau bahkan 2 juta sapi sehingga jelas indikatornya," kata dia.

Pemda Lombok kata Noviwaldy, membuat atura bahwa yang boleh dipotong hanya sapi jantan, sementara yang betina untuk pengembangan.

Kata dia, jika programnya jelas, maka Riau mampu mengembangkannya bahkan bisa melepaskan ketergantungan sapi impor untuk menutupi kebutuhan daging masyarakat.

"Kalau seperti sekarang ini, maka wajar saja kalau Riau mendatangkan sapi terus dari Sumbar dan Lampung karena Riau banyak program sapi yang tak jelas," katanya.

Indikator lemahnya program sapi di Riau menurut dia yakni pengawasan internal terhadap sapi-sapi yang dibagi ke masyarakat tak berjalan baik, makin banyak tapi malah semakin banyak yang hilang tak tahu ujung rimbanya.

"Sapi potong berdasarkan info yang saya terima sapi diberikan dan sudah menjadi hak yang bersangkutan, kalau benar ini terjadi sudah rusaklah Riau ini," katanya.

Seharusnya, demikian Noviwaldy, sapi yang diberi melalui APBD harus diaudit sehingga mendapat pengawasan yang baik, jika demikian tentu berkelanjutan.

"Harusnya diaudit, termasuk yang saya salurkan ke masyarakat juga dicek, jangan jangan sudah tidak ada. Jangan sampai ada yang jatuh diseruduk kasus sapi nantinya," Noviwaldy mengakhiri. (RB/fzr)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau