RIAUBOOK.COM- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar kegiatan Revitalisasi Kelembagaan Musyawarah Desa (Musdes). Dalam upaya peningkatan pengendalian dan pelaksanaan Program Rastra (beras sejahtera).

Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Meranti Agusyanto, kepada RIAUBOOK.COM, Kamis, (6/4/2017) menjelaskan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut guna peningkatkan pelayanan pemberian beras miskin, yang sekarang ini berobah namanya menjadi beras sejahtera (ranstra) itu.

Aturan baru yang telah diberlakukan sejak tahun 2017, meliputi pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan. Hal itu harus dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa. Musyawarah desa menjadi strategis dalam kerangka pelaksanaan pembagian beras bantuan pemerintah yang menyasar masyarakat miskin itu.

"Jadi Kelembagaan Musdes itu sendiri akan senantiasa melakukan evaluasi di tingkat desa. Mengenai berbagai persoalan yang terjadi, mulai dari pola distribusi, satuan harga tertinggi serta pengawasan dan pelaporannya.

Termasuk adanya perubahan data peserta yang mungkin terjadi perubahan data dalam perjalanan waktu. Seperti mengenai adanya perubahan status di tengah masyarakat. Baik yang meninggal dunia, maupun terjadinya peningkatan jumlah warga miskin dan lain sebagainya. Untuk itulah kita menghadirkan seluruh kepala desa termasuk lurah dan seluruh camat se- Kepulauan Meranti untuk mengikuti kegiatan pembekalan tersebut,"sebut Agus.

Diakuinya juga, mengenai jumlah atau volume beras yang masuk secara berkala tetap dengan volume yang sama.

Tapi barangkali ada di desa yang datanya sudah berobah. Kalau selama ini ada KK yang setiap tahun mendapat, tapi tiba-tiba tidak terdaftar sebagai penerima lagi. Pada hal kondisi keluarganya masih tetap kategori miskin, maka hal ini akan dimusyawarahkan di tingkat desa untuk bisa menerima kembali. Demikian juga sebaliknya, kalau selama ini kelurga itu tergolong miskin, tapi dengan usaha yang dijalankan status keluarga itu tidak lagi miskin, maka yang mengetahui kondisi rill ditengah desa itu adalah masyarakat itu sendiri.

Dan kepala desa sebagai ketua dalam wadah Musdes tersebut menjadi pejabat yang bertanggungjawab sepenuhnya, setelah semua keputusan di desa dilakukan berdasarkan musyawarah.

"Inilah tujuan dilaksanakannya refitalisasi kelembagaan Musdes, sehingga penyaluran atau distribusi beras sejahtera itu maupun masyarakat yang pantas menerimanya tidak terjadi kesalahan lagi,"jelas Agus lagi.

Ditambahkannya, mengenai tarif bawah yang ditentukan pemerintah pusat, hal itu tidak bisa dipaksakan harus berlaku di Kepulauan Meranti. Sebab Meranti tidak hanya satu pulau, melainkan terhampar di lima pulau besar yang distribusi antar pulaunya hanya menggunakan kendaraan laut.
Tentu saja harga tersebut tidak bisa sama sebab harus melihat medan yang dilalui, sejalan dengan jarak tempuh dan kesulitan moda tranportasi,"ujar dia.(jos/RB)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau