RIAUBOOK.COM - Anggota Komisi A DPRD Riau Edy Muhammad Yatim minta Pemprov Riau tindak tegas perusahaan yang beroperasi di wilayah Riau, namun tidak menggunakan tenaga lokal.

Edy meminta Pemprov melalui Dinas Tenaga Kerja setempat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perusahaan-perusaahan yang tidak patuh dengan payung hukum tersebut, dimana sesuai ketentuan dalam Perda, 70 persen tenaga kerja lokal dan 30 persen tenaga kerja luar.

"Seharusnya perusahaan-perusaahan mengutamakan pekerja lokal, dari pada pekerja luar, untuk itu kita minta Disnaker Riau melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh perusahaan yang ada di Riau," ujar Politisi Demokrat itu, saat dijumpai wartawan di Gedung DPRD Riau, Kamis (16/03/2017).

Ia menambahkan, dalam melakukan rekrutmen tenaga kerja baru setiap perusahaan dituntut transparan agar tidak ada kecemburuan sosial dan menghindari praktik kecurangan.

"Kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja harus transparan, kalau tidak ini bisa saja dimanfaatkan calo atau penerimaan internal oleh perusahaan itu sendiri, kan kasihan masyarakat, ini juga butuh pengawasan dari Disnaker," tegasnya.

Menurutnya, dalam Perda sudah sangat jelas mengenai penempatan tenaga kerja lokal, tapi selama ini penerapannya tidak sepenuhnya dilaksanakan perusahaan. Sehingga banyak tenaga kerja lokal hanya menjadi penonton saja, padahal perusahaan tersebut berdomisili di wilayah mereka.

"Kita pertanyakan pula, apakah sudah dilaksanakan Perda ketenagakerjaan itu. Kalau tidak dilaksanakan, kita bisa melakukan tindakan tegas, seperti penghentian oprasional perusahaan tersebut," sebutnya.

"Kebanyakan perusahaan ini kantor pusatnya di Jakarta dan membuka cabang disini, itu sudah menyalahi aturan," sambungnya.

Jika ini dibiarkan, akan muncul gejolak di masyarakat yang memprotes perusahaan yang menjaring mayoritas pekerja luar ketimbang putera daerah.(RB/Khusnul)



Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau