Riau Book - Jumlah honorer yang mencapai 9.000-an membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berpikir untuk melakukan rasionalisasi sebagai bagian dari upaya penertiban pegawai.

Ini dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan saat ditemui di kantornya, Selasa (14/3/2017).

Menurutnya, rencana ini juga pernah dikemukakan oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengingat jumlah honorer saat ini melebihi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemprov Riau.

"Jumlah yang 9.000-an itu terdiri dari tenaga kontrak, tenaga pengamanan (satpam), termasuk juga guru bantu di daerah-daerah," kata dia.

Namun begitu, beberapa formasi jabatan seperti tenaga teknis untuk operator komputer, tenaga akuntansi, dan tenaga kesehatan masih diperlukan oleh Pemprov Riau.

Dicontohkannya, saat ini setidaknya ada dua tenaga operator komputer dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketika ditanyakan berapa jumlah honorer yang akan dirasionalisasi, ia belum bisa memastikan jumlahnya, karena itu kewenangan berada ditangan pimpinan.

Namun yang jelas, katanya, ini akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, akan dilakukan mapping (perencanaa) terkait jumlah yang akan dirasionalisasi. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau