Riaubook - Beberapa waktu lalu, Pemerintah kabupaten Siak dan kota Pekanbaru telah sepakat untuk membangun penghubung antara dua daerah tersebut tepatnya jalan PT SIR yang terletak di kecamatan Tualang.

Hal itu demi mempermudah dan mempersingkat jarak tempuh masyarakat jika hendak ke Pekanbaru dan juga sebaliknya. Namun sampai saat ini, realisasi pengerjaan jalan tersebut terhenti begitu saja. Akibatnya, masyarakat yang menggunakan sepeda motor dan mobil pribadi dari Kabupaten Siak menuju Pekanbaru ataupun sebaliknya, terpaksa menempuh jalan kerikil di areal PT SIR.

Diperkirakan, ratusan kendaraan tiap hari melewati jalan perusahaan sawit tersebut. Hal itu dikarenakan jarak tempuh di jalan lain saat mau ke Pekanbaru bisa menempuh waktu lebih kurang satu jam. Tetapi jika lewat di jalan tersebut pengendara jauh hemat jarak tempuhnya, karena diperkirakan berkisar lebih kurang 30 menit saja.

Hal ini membuat banyak warga yang menanyakan langsung ke Bupati Siak, baik lewat pertemuan langsung mau pun via sms atau bila ada kesempatan lainnya. Kenapa jalan itu belum terealisasi hingga kini. Hal tersebut mendapat respon bupati Siak, H. Syamsuar, ia menjelaskan jalan tersebut merupakan jalan yang peruntukan izinnya dipegang oleh perusahaan atas nama PT SIR.

"Hingga saat ini, pihak perusahaan belum memberikan izin atau hibah lahan untuk dapat dibuat jalan umum oleh pemerintah. Karenanya Pemkab Siak tidak bisa melakukan pekerjaan, karena aset jalan tersebut dikuasai secara hukum oleh perusahaan," ujar Syamsuar, Jumat (27/01/2017).

Lanjutnya, namun bukan berarti Pemkab Siak berpangku tangan begitu saja, mengingat akses jalan itu sangat dibutuhkan rakyat. Karenanya telah dilakukan beberapa kali negosiasi, baik melalui pertemuan lisan maupun mengirim surat resmi pada pihak perusahaan.

Selain juga meminta bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau. Namun hingga saat ini, pihak perusahaan diketahui belum memberikan jawaban pasti. Karenanya tidak bisa melakukan pekerjaan infrastruktur berarti di lokasi itu.

"Adapun alasan pihak perusahaan belum bersedia menghibahkan jalan itu, karena para Direksi masih belum menyetujui wacana hibah yang diinginkan pemerintah. Kami sendiri sangat berharap, Pemprov Riau terlibat aktif dalam proses negosiasi dengan perusahaan, karena ini menyangkut lahan yang berada di dua daerah, Pekanbaru dan Siak. Terlebih lagi izin usaha perusahaan dikeluarkan oleh Gubri atau Menteri," kata Syamsuar.

Di samping masalah itu kata Syamsuar, ruas jalan tersebut sebenarnya yang terpanjang masuk wilayah kerja Pekanbaru. Sampai saat ini jalan tersebut juga belum dihibahkan ke Pekanbaru. Panjang ruas jalan melalui PT SIR lebih kurang 20 Km, sementara yang masuk wilayah kerja Kabupaten Siak hanya 2,7 Km saja.

"Situasi ini juga sangat mempengaruhi rencana pembangunan, andai kata jalan yang masuk wilayah Siak dihibahkan sementara di wilayah Pekanbaru belum diserahkan, pekerjaan infrastruktur jalan di ruas tersebut juga belum bisa dilakukan secara maksimal," kata Syamsuar.

Selain itu lanjutnya, tim bagian pertanahan sudah berkali-kali turun kelapangan menanyakan penyerahan surat tanah, namun pihak perusahaan hanya memberikan surat pernyataan, bahwa boleh dibangun tetapi tetap dibuat portal.

"Meski sudah melakukan negosiasi, pihak perusahaan tetap saja bersikukuh akan memasang portal membatasi jalur keluar masuk kendaraan, jika jalan di ruas itu dibangun pemerintah. Menurut saya ini juga tidak fair dan akan mengganggu kenyamanan masyarakat saat melintas," kata mantan Pj Bupati Meranti tersebut.

Kata syamsuar, perusahaan mengizinkan lewat disitu cuma tidak mau tanah dihibahkan dan perusahaan juga tetap mau portal. Inilah menyebabkan belum bisa mengaspal padahal jalan masuk wilayah Siak sudah diperlebar jalannya.

Hal ini menunjukan bahwa Pemda Siak bersedia membangun jika perusahaan memberikan hibah tanahnya.

"Karena izin prinsip jalan tersebut masih atas nama perusahaan, Pemkab Siak tidak dapat berbuat banyak. Sementara terus melakukan negosiasi dan mencari solusi, Pemkab Siak tidak berdiam diri. Di rute tersebut telah diturunkan alat berat guna meratakan tanah, dan melakukan pelebaran badan jalan. Namun lagi-lagi karena terbentur aturan yang tak boleh dilanggar, yang bisa dilakukan Pemkab Siak hanya sebatas itu saja," tukasnya.

"Karena itu saya terus mendesak pihak terkait, termasuk Pemprov Riau, agar mau bersama-sama mencari jalan keluar terbaik. Terlebih lagi rute ini sudah sangat dibutuhkan rakyat sekitar untuk aktivitas mereka. Kiranya untuk kepentingan rakyat, segera ditemukan solusi konkrit," tutup Syamsuar. (RB/Agus/Shinta)


Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau