Riau Book - Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau berencana menyelesaikan segala persoalan terkait utang dan pengelolaan sejumlah arena olahraga (veneu) bekas Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2012 untuk kemudian menghasilkan pendapatan asli daerah.

"Bertahun-tahun veneu-veneu bekas PON tak termanfaatkan dan ini harus diakhiri dengan menyelesaikan segala persoalannya, terutama Stadion Utama," kata Kadispora Riau, Doni Aprialdi kepada RiauBook.com yang berkunjung ke kantornya di Pekanbaru, Rabu (18/1/2017).

Kata dia, dibutuhkan keberanian untuk menyelesaikan segala persoalan Stadion Utama dan sejumlah veneu lainnya agar termanfaatkan dan dikelola dengan baik hingga hasilkan PAD.

"Sebelumnya pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Saut Situmorang telah berkunjung ke Riau dan meninjau langsung Stadion Utama," kata Doni.

Pada kesempatan itu, kata dia, pihaknya meminta dukungan KPK untuk menyelesaikan segala persoalan utang hingga bagaimana regulasi pengelolaannya ke depan.

"Sebelumnya kami bersama Sekda juga telah melakukan pertemuan dengan pihak kontraktor veneu PON khususnya Stadion Utama membahas utang yang akan direalisasikan. Tentu ini butuh kajian agar aman dari jeratan hukum," katanya.

Pada dasarnya, demikian Doni, sudah tidak ada masalah dan semuanya akan diselesaikan mengingat KPK juga telah memberikan dukungan penuh.

Harapannya, lanjut dia, kedepan seluruh veneu bekas PON khususnya Stadion Utama sudah dapat dirawat dan terus dipelihara maksimal sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan menghasilkan PAD.

Ditarget, kata dia, tahun depan seluruh veneu sudah tidak ada persoalan dan tinggal bagaimana dirawat dan dikelola dengan baik.

Butuh Miliaran

Ia katakan, perkiraan kebutuhan dana untuk pengelolaan dan perawatan seluruh veneu bekas PON mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahunnya, dan untuk Stadion Utama saja, ditaksir mencapai sekitar Rp2,5 miliar.

"Untuk veneu-veneu lainnya tentu tidak sebesar itu, mungkin ratusan juta dan itu sudah ideal hingga diharapkan dapat dimaksimalkan untuk mampu menghasilkan PAD," katanya.

Doni katakan, semua pihak khususnya lembaga hukum termasuk KPK harus berani memberi jaminan bahwa segala yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau dalam pengelolaan dan penyelesaian utang tidak menimbulkan persoalan baru.

Karena, lanjutnya, jika tidak ada jaminan, maka ini sebuah kemunduran dan menghambat kemajuan Riau.

"Untuk bisa maju, Riau harus memiliki garansi agar penyelesaian seluruhnya berjalan hingga dioperasikan sebagaimana mestinya," kata dia.

Seperti diketahui, katanya, veneu-veneu bekas PON terutama Stadion Utama bisa dijadikan sebagai ikon pariwisata dimana saat ini Pemprov Riau memang gencar mempromosikan program tersebut.

Pungutan Parkir

Doni juga menyatakan, pihaknya sangat menyayangkan maraknya pemungutan parkir ilegal di kawasan Stadion Utama oleh sejumlah kelompok atau oknum tertentu.

"Saya sudah memberikan akses masuk ke stadion bagi masyarakat umum sebagai eforia dan hal ini harusnya tidak dicemari dengan pemungutan biaya parkir yang tak jelas kemana perginya, siapa yang menerimanya. Yang jelas akibatnya pemerintah daerah dirugikan, terlebih Dispora," kata dia.

Dengan tegas, lanjut dia, pihaknya sudah meminta aparat terkait untuk menindak pelaku pungli tersebut karena sudah sangat meresahkan masyarakat. (RB/fzr)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau