Riau Book - Dugaan pencemaran yang melibatkan PT Sumber Jaya Indah (SJI) Nusa Coy belum lama ini mulai memasuki babak baru. DPRD Rokan Hulu, dari Komisi IV curiga kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak serius melakukan pengawasan. Dan oleh Komisi IV DPRD Rohul, meminta DLH supaya menghentikan operasional PT SJI Nusai Coy untuk sementara.

Hal itu terungkap dalam rapat dengan pendapat antara Komisi IV DPRD Rokan Hulu, bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dilaksanakan diruang medium DPRD Rohul, Jumat (6/1) menindak lanjuti laporan masyarakat Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, tentang dugaan pencemaran limbah yang dilakukan oleh PT SJI Nusa Coy belum lama ini.

"kami meminta kepada DLH agar menghentikan operasional sementara kepada PT SJI Nusa Coy. Soalnya dari hasil pantauan Komisi IV DPRD Rohul dilapangan, pengelolaan limbah oleh manajemen perusahaan secara kasat mata dinilai tidak sesuai aturan. Dan ini dibuktikan dengan kejadian jebolnya kolam limbah milik perusahaan,"ungkap Wahyuni, selaku Ketua Komisi IV DPRD Rohul, saat hearing.

Apabila sanksi paksa yang diberikan kepada manajemen perusahaan PT SJI Nusa Coy tidak di indahkan dengan tidak memperbaiki sistim pembuangan limbah secara prosedural, DPRD Rokan Hulu, menyarankan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, melalui DLH, supaya menindak lanjutinya dengan pemberlakukan sanksi pembekuan hingga pencabutan izin milik perusahaan.

"Sepanjang dia (PT SJI Nusa Coy) melaksanakan apa apa saja yang menjadi rekomendasi DPRD dan Pemerintah dalam menanggulangi pencemaran, seperti perbaikan tanggul, maka sanksi pembekuan mungkin tidak diberlakukan. Tapi kalau tidak ditindak lanjuti kita meminta DLH agar memberlakukan sanksi pembekuan,"tegas Wahyuni.

DLH Dituding Tak Serius

Sementara itu, Muksin, anggota Komisi I DPRD Rohul, lainnya menyampaikan kejadian dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT SJI Nusa Coy, merupakan kesalahan DLH dan bukan kesalahan PT SJI Nusa Coy. Sebab, izin yang diberikan kepada perusahaan tidak ditindak lanjuti dengan pengawasan. Dimana, tanggul kolam yang dibangun perusahaan tidak tinggi, bukan tanah kuning dan mudah jebol. Kemudian, berita acara dugaan pencemaran yang terjadi juga tidak disertai dengan surat teguran.

Menurut Mukhsin, anggaran minim dan tenaga teknis yang minim di DLH merupakan alasan klise saja. Sebab secara kasat mata atau orang yang tidak berlatar belakang pendidikan lingkungan hidup saja bisa memastikan kalau pengolahan limbah oleh PT SJI Nusa Coy tidak layak.

"Saya curiga, DLH ini tidak turun kelapangan dan hanya menerima laporan perusahaan saja. Soalnya meski anak lisis dampak lingkungan tidak layak tapi tidak diberikan surat teguran. Seharusnya BLH tegas dengan membuat surat teguran bahwa pengolahan limbah tidak layak. Justru itu saya katakan, yang salah itu bukan perusahaan tapi kurangnya pengawasan,"tegas Muksin.

Sementara itu, Kepala Dina Lingkungan Hidup, Hen Irfan, dihadapan Komisi IV DPRD Rohul, mengakui kesalahannya karena tidak mengeluarkan surat teguran. Dan ia berjanji, kedepannya pihaknya akan lebih mengintensifkan pengawasan guna meminimalisir terjadinya pencemaran.

"Sebenarnya, berita acara dugaan pencemaran tersebut sudah kami buat tapi tidak disertakan dengan surat teguran. Dan ini saya akui memang kesalahan kami. Kemudian, kurang maksimalnya pengawasan karena anggaran dan tenaga teknis terbatas. Namun demikian,kedepannya pengawasan ini lebih di intensifkan lagi,"kata Hen Irfan.

Selanjutnya, sesuai jadwal yang disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Rohul, Wahyuni, menindak lanjuti dugaan pencemaran tersebut Komisi IV DPRD Rohul akan menggelar pertemuan dengan PT SJI Nusa Coy pada Jumat (6/1) pukul 14.00 wib untuk dimintai keterangannya. (RB/Nik)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau