Riau Book - Pihak Forum Indonesia Untuk Transparansi Riau menyatakan indeks keterbukaan informasi partai politik, yang mendapat kursi di DPRD provinsi setempat, dinilai sangat rendah berdasarkan responnya terhadap permintaan data keuangan.

"Secara umum masih sangat buruk sekali, walaupun Partai Kebangkitan Bangsa yang paling tinggi, tapi indeknya 23 persen, masih dibawah 25 persen. Memang tidak baik juga karena tidak membukukan keuangan dengan baik," kata Peneliti Fitra Riau, Triono Hadi di Pekanbaru, Senin (21/9/2015).

Hal itu dikatakannya saat diskusi publik Potret Transparansi dan Akubtabilitas Keuangan Partai Politik Provinsi Riau. Rata-rata indeks keterbukaan parpol di Riau hanya 13 persen, PPP dua persen dan bahkan ada yang nol persen yakni Golkar dan PAN.

Indeks itu diukur dari lima indikator yakni penyediaan infrastruktur pelayanan informasi, penyediaan informasi berkala, respon terhadap permohonan informasi, pemberian informasi langsung ataupun sengketa di Komisi Informasi, dan kualitas informasi yang diberikan.

Sebelumnya Fitra Riau melakukan permintaan data keuangan 10 partai yang mendapatkan kursi di DPRD Riau karena dianggap badan publik yang bisa diakses. Pada awalnya dari keseluruhannya, hanya PKB yang memenuhi permintaan tersebut meskipun dinilai tidak lengkap.

Kemudian sembilan lainnya Golkar, PAN, PPP, Partai Demokrat, Nasdem, PDIP, Gerindra, Hanura, dan PKS digugat ke KI Riau. Hasilnya selain Golkar, PAN, dan PPP bersedia memberikan namun Demokrat dan PKS ingkar janji.

Semantara itu, tiga parpol yang akan dilaporkan belum memberikan dokumen bahkan tidak hadir pada sidang KI Riau. Semua proses tersebut, kata Triono, memakan waktu Mei hingga September.

Wakil Bidang Informasi Partai Nasdem, Fitra Asrirama mengakui bahwa di kalangan partai masih ada yang menganggap data keuangan itu dokumen rahasia. Hal itu karena dikhawatirkan data bisa digunakan untuk menyerang partai.

"Untuk Nasdem kita hanya bisa memberi lapran tahun 2014, karena sejak itu ada wakil di DPRD Riau sehingga bisa mendapatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebelumnya dikelola secara swadaya, jadi tidak ada mekanisme laporannya. Untuk tahun 2015 belum diserahkan," jelasnya. (antara)