Riau Book - Pemerintah Provinsi Riau berencana menyurati pemerintah pusat terkait rencana pengurangan porsi dana bagi hasil yang akan diterapkan pemerintah pusat.

Surat yang akan dilayangkan tersebut pada poinnya untuk mengejar optimalisasi alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) ke Pemerintah Pusat.

Langkah tersebut sebagai tindak lanjut terkait rencana rasionalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Riau sebanyak Rp226 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

''Ya nantinya ada asosiasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang akan mencoba menjelaskan kepada pemerintah pusat soal ini. Kita akan coba bersuratlah, supaya dapat ditindaklanjuti," ujar Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Setdaprov Riau, Masperi di Pekanbaru.

Menurutnya, kerisauan Riau terkait porsi DBH tersebut bukan hanya Provinsi Riau saja. Beberapa daerah penghasil lainnya, seperti Kalimantan Rimur, Jawa Timur dan Jawa Barat juga terkena imbasnya.

''Ya hal itu sejalan dengan rencana Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani yang mengatakan adanya ketimpangan antara pendapatan dan belanja negara. Makanya, dilakukan pemotongan, kita akan ikuti saja kebijakan pusat," sambungnya lagi.

Lebih jauh ia menerangkan, langkah menyurati pemerintah pusat ialah untuk memberikan penjelasan dan solusi terkait hal tersebut. '' Ya, Kita berharap jangan tunda salur dong. Kenapa, karena itu penerimaan kita yang sah tahun ini," harap Masperi.(RB/MCR)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau