PEKANBARU - Penyelesaian rancangan tata ruang wilayah (RTRW) Riau tampaknya harus menjadi perhatian serius untuk ditetapkan segera oleh pemerintah pusat. Pasalnya, akibat belum dilakukan penetapan atau pengesahan menimbulkan imbas negatif bagi jalannya roda pemerintahan di daerah.

Seperti yang dialami oleh Pemko Pekanbaru. Akibat RTRW tak kunjung disahkan, sebesar Rp16 miliar potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang harusnya bisa diraih 'hilang' begitu saja.

Kepala Distarubang Kota Pekanbaru, Ir Mulyasman saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Dijelaskannya, seharusnya jumlah PAD Distarubang Pekanbaru sampai bulan Agustus 2016 sudah mencapai Rp16 miliar, jika setiap bulannya dihitung PAD sebesar Rp2 miliar.

"Kan tinggal dihitung saja, kalau rata-rata setiap bulannya Rp 2 Miliar, PAD yang masuk berarti sudah Rp 16 M. Tapi kalau Rp 1 Miliar setiap bulannya, berarti hanya Rp 8 Miliar," kata Mulyasman, Selasa (16/8/2016).

Dikatakannya, Distarubang sendiri merupakan salah satu instansi penghasil PAD di Kota Pekanbaru, melalui perizinan bangunan.Ditanya sejauh mana IMB Sementara yang dijanjikan Pemko Pekanbaru agar investor ataupun masyarakat bisa berinvestasi, ia menyebut masih menunggu draf Peraturan Walikota (Perwako).

"Kita masih menunggu draf Perwako IMB ini dievaluasi. Yang jelas kalau sudah keluar IMB sementaranya, kita akan berikan kepada masyarakat dan pengusaha yang hendak berinvestasi di Pekanbaru," terangnnya. (RB/MCR)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau