Riau Book - Berdasarkan pada ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pada tanggal 7 Juni 2016 yang lalu Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 50 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisataan.

Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa penghargaan kepariwisataan diberikan kepada penerima yang berjasa besar ataupun memiliki prestasi luar biasa dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan dan pengabdian.  Adapun yang dapat menerima penghargaan tersebut ialah perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah ataupun badan usaha.

Penghargaan kepariwisataan yang termasuk dalam bidang pembangunan seperti yang tertuang pada Perpres tersebut diberikan kepada para penerima penghargaan yang mendukung pembangunan kepariwisataan. Penghargaan ini dapat diberikan kepada pemerintah ataupun lembaga lain yang terpercaya.

Sedangkan untuk penghargaan kepariwisataan bidang kepeloporan dapat diberikan kepada penerima yang karya kepeloporannya dapat meningkatkan pembangunan kepariwisataan.

Penghargaan selanjutnya yaitu bidang pengabdian dapat diberikan kepada penerima yang telah mengabdi paling singkat 5  tahun di bidang kepariwisataan.

Apa bentuk dari Penghargaan Kepariwisataan ini?

Tentunya, selain mendapatkan penghargaan berupa pemberian tanda jasa seperti piagam, penghargaan di bidang kepariwisataan ini sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 dan 2 dari Perpres No. 50 Tahun 2016 dapat berupa uang ataupun penghargaan lain yang bermanfaat dan sesuai dengan jasa ataupun prestasi dari orang atau lembaga yang bersangkutan.

Kapan Penghargaan Kepariwisataan dapat diberikan?

Pemberian penghargaan kepariwisataan dapat dilakukan oleh pemerintah pada saat peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pada saat hari kepariwisataan nasional yang jatuh pada tanggal 23 September ataupun pada saat terdapat acara-acara besar dan pameran yang berhubungan dengan pariwisata.

Siapa yang menentukan penerima penghargaan?

Untuk menjaga objektivitas dari pemberian penghargaan kepariwisataan ini, maka yang berhak memberikan pertimbangan kepada Menteri Pariwisata adalah tim penilai yang terdiri dari unsur akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan terkait dengan jumlah anggota ganjil dan paling sedikit 5 orang. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 Perpres Nomor 50 tahun 2016.

Dalam Perpres ini disebutkan pula bahwa penerima penghargaan kepariwisataan dari perseorangan yang berjasa besar atau berprestasi luar biasa dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan serta dapat membuktikan dengan fakta nyata lebih dari 5 tahun secara terus menerus dapat diberikan tanda kehormatan Satyalancana Kepariwisataan. Tanda kehormatan ini diberikan oleh Presiden atas usul Menteri Pariwisata.

(sumber : studipariwisata.com)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau