RiauBook - Bupati Bengkalis Herliyan Saleh menyatakan Bengkalis siap mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus-menerus berulang belasan tahun terakhir di Riau.

Hal itu disampaikan Herliyan di sela-sela Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Riau dengan Menko Polhukam, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Jaksa Agung di ruang Pauh Janggi Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Senin (8/6/2015).

Rapat yang membahas tentang kabakaran hutan dan lahan itu dihadiri Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar,  Jaksa Agung HM Prasetyo,  Plt Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman. Hadir juga Bupati/Walikota se-Provinsi Riau, Deputi Kementerian terkait, Forkopimda, Kepala Dinas/Badan terkait Provinsi dan Kabupaten Kota, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres Se-Riau dan lainnya.

Herliyan Saleh sendiri hadir dengan didampingi Asisten Tata Praja, Amir Faizal, serta Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Herman.

"Pemerintah Kabupaten Bengkalis beserta masyarakat mendukung upaya pemerintah dalam mengantisipasi Karhutla. Selain melakukan sosialisasi di berbagai kecamatan, kami juga telah membentuk komunitas masyarakat peduli Kahutla yang dilengkapi dengan peralatan dan yang tak kalah penting. Bantuan dari pihak Kepolisan dan TNI siap-siaga kapan saja,” papar Herliyan

Dikatakan Herliyan, sesuai Pasal 98 ayat 1 UU No 32 tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaku pembakaran lahan diancam hukuman minimal tiga tahun penjara, maksimal sepuluh tahun penjara dan denda minimal Rp3 miliar.

Jika kebakaran itu menyebabkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia sebagaimana daitur dalam Pasal 98 ayat 2 UU No 32 tahun 2009, imbuhnya, maka pelaku pembakaran lahan diancam hukuman minimal empat tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara serta denda minimal Rp4 miliar atau maksimal Rp12 miliar.

Apabila kebakaran tersebut menyebabkan seseorang luka berat atau hilangnya nyawa, maka pelaku diancam hukuman minimal lima tahun penjara atau maksimal 15 tahun penjara dan denda minimal Rp 5 miliar atau maksimal Rp15 miliar. (mc)