Riau Book— Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir Drs Syarifuddin, MM menegaskan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk memantau pengucuran tunjangan hari raya (THR) dari perusahaan kepada karyawan. Jika ada yang membandel, perusahaan bisa langsung dimasukkan dalam daftar hitam atau blacklist.

"Saya menilai, bahwa kebijakan ini sangat masuk diakal. Jika tidak ditegaskan seperti ini, perusahaan akan semena-mena kepada karyawan. Kita sama sekali tidak ingin ada perusahaan yang membandel tidak mengucurkan THR kepada karyawan," kata politisi PKB kepada wartawan, Jumat (17/6).

Menurutntnya, bahwa perusahaan ditekankan untuk dapat membayarkan apa yang telah menjadi hak karyawan. Karena tahun-tahun sebelumnya, masih ada ditemukan perusahaan yang membandel belum bayarkan THR kepada karyawan. Hal ini diharapkan jangan sampai terjadi.

Perilaku perusahaan yang tidak memberikan hak THR kepada karyawan adalah bentuk kejahatan. Perilaku itu merupakan bentuk perselisihan kebohongan industrial. Untuk itu, pemerintah perlu mengintervensi untuk melindungi para pekerja tersebut. Wujud intervensi pemerintah, antara lain, mengeluarkan kebijakan blacklist.

Blacklis merupakan langkah dan kebijakan yang luar biasa. Sehingga perusahaan-perusahaan dapat memberikan hak karyawan. Itulah yang sangat kita inginkan. "Kita tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas kepada perusahaan yang membandel,"kata Wakil Ketua DPRD Rohil mengingatkan. (RB)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau