Riau Book- Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti siap melakukan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terkait penggunaan anggaran, tujuannya untuk menggesa percepatan pembangunan di daerah ini.

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Suwarjana SH, mengatakan kegiatan pendampingan itu sesuai dengan program Kejaksaan Republik Indonesia untuk memaksimalkan realisasi penggunaan anggaran daerah khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Ini merupakan Program dari Kejaksaan RI yang didasari kecendrungan pada tahun sebelumnya dimana penyerapan anggaran Pemda sangat minim, sehingga perlu dilakukan pendampingan kepada SKPD untuk menghindari keragu-raguan dalam mengambil keputusan, khususnya dalam penggunaan anggaran dalam rangka percepatan pembangunan dan menciptakan iklim investasi yang baik," ujar Suwarjana SH, Rabu (15/6).

Dengan telah dilounchingnya program Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Riau sejak Maret 2016 lalu, Kejari Kepulauan Meranti menyatakan kesiapan melakukan pendampingan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Lebih jauh dijelaskan Suwarjana, meski nantinya Tim TP4D Kejar telah melakukan pendampingan, namun tak tertutup kemungkinan tindakan melanggar hukum tetap terjadi, semua itu tergantung dari seberapa tertibnya pelaksanaan anggaran, namun pihaknya selalu siap menyediakan layanan konsultasi kepada seluruh SKPD.

Terkait hal itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim, merespon positif dan menyambut baik program Kejaksaan RI tersebut, menurutnya program TP4D itu sangat penting dan memang dibutuhkan oleh Pemda untuk menjalankan Pemerintahan sesuai yang diamanat rakyat, agar tidak terjadi penyimpangan.

"Kita sebagai aparatur harus siap menjalankan amanah, untuk membangun Kepulauan Meranti dalam upaya membebaskan masyarakat dari kemiskinan," ujar Said yang mengakui perlu pembenahan disana-sini.

Dalam hal itu Wakil Bupati menyatakan sangat mengharapkan agar Kejari dapat membantu, mengawal dan mengamankan Pemda dalam menggesa pembangunan di daerah ini.

Said Hasyim berharap dengan adanya pendampingan itu, Pejabat Pengguna Anggaran tidak ragu lagi dan dapat menjalankan program secara tertib administrasi, jika ada keraguan ia sarankan segera konsultasikan ke pihak Kejari sehingga percepatan pembangunan tidak terkendala, namun ia juga menegaskan bagi pihak-pihak yang sengaja melakukan pelanggaran meminta Kejari untuk menindak tegas.

"Jika terjadi keraguan administrasi dapat dikonsultasikan ke pihak Kejaksaan, namun jangan pula karena anggaran besar justru disalah gunakan, jika tidak bisa dibina maka akan kita berikan sanksi tegas, kami harapkan dukungan dari Kajari dalam merobah paradigma ini," harap Said Hasyim. (RB/MC)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau