RIAU BOOK- Peraturan Daerah (Perda) pemilihan Kepala Desa (Kades) serentak disahkan Pansus A DPRD Kepulauan Meranti. Namun, sebelum disahkan menjadi sebuah Peraturan Daerah, usai pembacaan hasil pembahasan oleh Pansus A, salah satu anggota DPRD dari Fraksi Golkar menginterupsi dan menyebutkan bahwa Perda tersebut sangat terlambat dibuat. Pasalnya di Kepulauan Meranti, pemilihan Kepala Daerah sudah dilaksanakan tanpa Perda.

"Perda ini sangat terlambat. Jadi sangat disayangkan sekali," tegas Hafizoh saat menginterupsi sebelum dilakukan pengesahan Perda tersebut yang dilaksanakan di Balai Sidang DPRD, Selasa (14/6).

Meski begitu dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Muzamil itu tetap dilanjutkan berdasarkan kesepakatan bersama dan Perda tersebut disahkan yang ditandai dengan ketukan palu sebanyak 3 kali.

Untuk diketahui memang sebanyak 29 Desa dari 96 total Desa di Kepulauan Meranti telah melaksanakan Pilkades serentak pada tahun 2014 lalu. Pilkades tersebut didasari oleh Peraturan Bupati.

Ketua Pansus A Edy Masyudi SPdi menjelaskan bahwa penyelesaian Perda tersebut tidak terlambat. Namun yang dikatakan terlambat adalah dasar hukum pelaksanaan Pilkada serentak yang sudah dilaksanakan.

"Pengerjaan Perda tidak terlambat. Tetapi kita sudah melaksanakan Pilkades serentak yang berpedoman Perbup. Sementara Perdanya baru kita selesaikan saat ini. Namun, Perda ini masih bisa menjadi payung hukum pada Pilkades berikutnya," terang Edy Masyudi.

Terdapat 24 perubahan dan penambahan pasal. Nantinya Perda ini akan menjadi dasar untuk pelaksanaan Pilkades selanjutnya.

Wakil bupati usai menyambut baik perda pelaksanaan Pilkades serentak tersebut. Menurutnya Perda tersebut akan menjadi payung hukum yang jelas dalam pelaksanaan Pilkades nantinya.

Selain mengesahkan Perda tentang pemilihan Pilkades serentak, Pansus A DPRD juga menyampaikan hasil pembahasan Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2012, tentang Pembentukan Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) dan Sekretariat Dewan (Setwan) Kepulauan Meranti. Ranperda tersebut terpaksa ditunda pengerjaannya.

Juru Bicara Pansus A Marhisyam SKom menyebutkan bahwa Ranperda tersebut ditunda pengesahannya sampai Ranperda tersebut betul-betul rampung dan siap untuk disahkan. "Penundaan ini kami lakukan dengan pertimbangan hukum dan asas kemanfaatan," ujarnya.

Pertimbangan hukum dan azas kemanfaatan yang dimaksud diantaranya bahwa ranperda tentang pembentukan SOTK Setda dan setwan mengacu pada PP Nomor 41 tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sementara peraturan pemerintah tersebut masih mengacu kepada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Kemudian telah berubahnya ketentuan terbaru undang-undang pemerintah daerah, sebelumnya adalah UU nomor 32 tahun 2004 menjadi UU nomor 23 tahun 2014. Dari kedua undang-undang inu telah mengalami perubahan yang cukup signifikan antara lain mengenai pembagian urusan pemerintahan, yang menjadi wewenang pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Dan pemerintah kabupaten.

"Materi muatan Ranperda ini dinilai akan lebih efisien dan memiliki dasar hukum yang kuat jika menunggu peraturan pemerintah terbaru terbit dan urusan pemerintahan/kewenangan telah selesai dilaksanakan pemetaan. Agar materi muatan dan pengaturan tentang SOTK yang akan dibuat nanti tidak akan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," terang Marhisyam.(RB)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau