RiauBook - Perdana Menteri (PM) Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak menjawab 13 isu kontroversial yang dituduhkan kepada diri dan pemerintahannya, dalam catatan di Twitter dan blog Najib-Razak.com.

"Saya telah meluangkan waktu untuk melihat berbagai pertanyaan dan isu yang dicuat oleh pihak-pihak tertentu dan telah menulis pendapat saya mengenainya," kata Najib dalam catatan tersebut, seperti dikutip berbagai media lokal di Kuala Lumpur, Senin (18/5/2015).

Menjawab mengenai kasus pembunuhan model cantik asal Mongolia, Altantuya, Presiden UMNO dan Barisan Nasional itu menegaskan, isu tersebut terus menjadi modal "perang syaraf" kelompok pembangkang dan media mereka. Padahal, kata dia, kasus itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan sejak sembilan tahun lalu.

Mengenai tudingan bahwa Malaysia merupakan negara paling banyak melakukan suap, ia menegaskan bahwa berdasarkan laporan Transparansi Internasional, Malaysia menempati posisi ke-50 dari 175 negara.

"Kita naik tiga tingkat dari tahun sebelumnya. Jika negara kita paling kuat melakukan suap, mengapa kedudukan kita begitu jauh dari nomor 175," katanya.

Sementara dalam isu Malaysia Development Berhad (1MDB), Najib yang juga Menteri Keuangan itu mengatakan, tidak adil untuk melibatkan pemerintah dalam "pengadilan pendapat awam" sebelum fakta sebenarnya dikemukakan oleh pihak berwenang.

"Ketika muncul keraguan, saya ingin penjelasan terperinci, jadi saya meminta Kepala Audit Negara dan PAC mengusut 1MDB. Siapa pun yang terbukti bersalah menggelapkan uang atau melakukan penyelewengan, akan dihadapkan ke muka pengadilan," katanya.

Najib juga menjawab tudingan bahwa pelayanan, keahlian dan pengalaman pejabat publik tidak lagi diperlukan, isu mendapatkan kembali kepercayaan kaum China dan India, tuduhan Malaysia adalah sama dengan Malaysian Malaysia, serta isu peningkatan kriminalitas sejak Akta Keselamatan Dalam Negeri dihapus.

Najib pada 9 April pernah muncul dalam acara khusus sebuah stasiun televisi setempat untuk menjawab beberapa kritik yang dilontarkan mantan perdana menteri Mahathir Mohammad terhadap kepemimpinannya. (shs)

SUMBER: ANTARA