Riau Book - Gubernur Riau menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Riau dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.

Rapat Paripurna Istimewa ini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Riau, Selasa (14/06/2016).

Paripurna Istimewa ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo dan dihadiri Anggota III BPK RI Eddy Mulyadi Soepardi, perwakilan BPK Riau dan unsur Forkopimda.

Anggota BPK RI Eddy Mulyadi Soepardi mengatakan, Riau mendapat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2015.

Namun masih terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dari BPK yaitu soal pendataan aset di Riau yang belum tertib, kemudian ada beberapa pelaksanaan kegiatan oleh SKPD tertentu yang bukan menjadi kewenangannya serta adanya ketidak cermatan pemberian honor kepada bawahan yang mencapai angka miliaran lebih.

"Kedepan pengelolaan keuangan Pemprov Riau bisa ditingkatkan lagi," kata Eddy Mulyadi Soeparno.

Eddy melanjutkan Pemprov Riau harus segera menyelesaikan poin-poin yang menjadi catatan tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan keuangan dan anggaran Pemprov Riau.

Tahun 2015 yang lalu juga merupakan tahun pertama Pemerintah Pusat menerapkan sistem pelaporan keuangan yang berbasis akrual.

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau