RiauBook - Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK terkait harga harga bahan bakar minyak (BBM), yang bisa dengan cepat naik bisa turun, mulai banyak dikeluhkan. Wakil rakyat di DPRD Riau, Marwan Yohanis ikut mengecam. 

Terhitung 28 Maret 2015, pemerintah kembali menaikkan harga BBM jenis premium dan solar masing-masing Rp 500 per liter. Kenaikan itu kurang dari sebulan setelah pemerintah menaikkan harga premium dan solar di awal Maret 2015.

"Kalau jaman pemerintahan SBY, Bu Mega bilang kenaikan BBM kok kayak yoyo. Nah kondisi itu terulang lagi di pemerintahan Jokowi. Harus tegas dalam penentuan harga BBM, jangan istilahnya berak langsung kencing," ujar Ketua Komisi B DPRD Riau tersebut di Pekanbaru, Selasa (31/3/2015).

"Sudah jelas ini membuat pasar akan bergejolak," kata dia.

Ketidakstabilan harga BBM, ujarnya, akan membuat harga bahan pokok lainnya juga naik, karena semua bergantung pada harga bahan bakar. Tak itu saja, bahkan penyusunan anggaran juga bergantung pada hal itu. "Ya tentu pasti akan berubah penyusunannya. Karena BBM ini sumbernya," ulasnya.

Sebab itu, pemerintah harus tegas dalam penentuan harga BBM, jangan "berak langsung kencing". Maksudnya, harus diambil berbagai pertimbangan serta semua dampak yang turut terjadi jika BBM naik lagi. "Seringnya begitu, harusnya pemerintah punya langkah mengantisipasi dampak dan lonjakan harga, apalagi terhadap ulah spekulan," katanya.

Meski langkah antisipasi tetap dilakukan berupa operasi pasar dan lainnya, ia menilai itu adalah masalah klasik yang terjadi selama ini. "Kita minta masyarakat tidak langsung panik, sedangkan terhadap pemerintah agar bisa mengkontrol perekonomian untuk tetap stabil," tukasnya. (mc)