Riau Book - Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di tiap daerah termasuk di Riau. Meski misi itu tidak didukung dengan sumber daya manusia yang malah masih bermental 'koruptor'.

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Riau menyebut, Dana Bantuan Desa (DBD) kalau dikelola dengan baik akan ampuh menekan angka kemiskinan yang ada di Provinsi Riau.

"Apalagi untuk saat ini angka kemiskinan di Riau masih sangat tinggi mencapai 8,82 persen dari jumlah penduduk sekitar 6,3 juta jiwa lebih," kata Yulisman, Anggota Fraksi Golkar DPRD Riau kepada pers di Pekanbaru, sabtu (2/4/2016).

Kata dia, masalah kemiskinan merupakan salah satu indikator penilaian keberhasilan dari kinerja Pemerintah Provinsi Riau.

"Untuk itu angka ini harus ditekan, salah satu upaya adalah melakukan program-program yang langsung menyentuh perekonomian masyarakat. Disamping itu melakukan peminaan dan pengawasan dana desa," katanya lagi.

Lebih jauh disampaikannya juga, untuk itu diminta pada Pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap dana desa tersebut akan mengoptimalkan realisasinya dalam kegiatan yang memang mendekatkan pembangunan atau bersentuhan langsung dengan ekonomi masyarakat.

Sebagaimana yang diberitakan, Pemerintah Provinsi Riau di tahun 2015 telah mengucurkan dana sebesar Rp 500 juta per desa dengan jumlah desa yang ada 1.594 desa atau total anggaran mencapai Rp 797 miliar.

Desa penerima, kata dia, harus menyusun peraturan bupati, anggaran pendapatan dan belanja desa, rencana kerja dan anggaran desa, rencanan pembangunan jangka menengah desa dan sebagainya. (MC Riau/ch)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau