RiauBook - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Bandung, M Romahurmuziy menyayangkan gugatan yang dilakukan Ketum PPP Hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz terhadap pemerintah.

Pasalnya, melalui Ketua tim kuasa hukum PPP kubu Djan Faridz, Humphrey R Djemat melakukan gugatan tersebut khususnya dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo sebagai tergugat I, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan sebagai tergugat II, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sebagai tergugat III. 

"DPP PPP menyesalkan tindakan tersebut yang menunjukkan sikap yang jauh dari ukhuwwah, tidak mencerminkan ahlaqul karimah kader PPP, dan tidak menghargai ulil amri," ujar Romi sapaan akrab Romahurmuziy dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Jakarta, Selasa (15/3/2016).

Tindakan tersebut, menurut Romi, adalah kontraproduktif dengan upaya islah yang tengah dirintis semua pihak di imternal PPP.

"Tindakan itu menunjukkan gaya politik seribu wajah, hal mana pada Kamis 10/3 Djan Faridz telah mengutus Habil Marati dan Dimyati dalam mediasi di Kumham yang telah menandatangani semacam akta perdamaian yang "tidak lagi mundur ke belakang, melainkan melangkah maju ke depan". Jelas Romi.

Pihaknya (Romi) menghimbau, agar semua pihak mngedepankan proses rekonsoliasi, agar islah bisa terwujud.

"Kami menghimbau dan mengajak saudara kami Djan Faridz, meski sudah 3x tidak hadir langsung upaya mediasi di Kumham, untuk kembali duduk mencari jalan islah PPP ke depan. Karena islah adalah ajaran agama, dan islah harus dilakukan dengan cara yang baik, bukan dengan menggugat dan menjauhi perundingan," pungkas Romi. JIN

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau