Riau Book - Kaharuddin yang baru dilantik sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Provinsi Riau pada Kamis (10/3/2016) lalu langsung melakukan sidak bersama Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau.

Hazmi Setiadi, Ketua Komisi A, Senin (14/3/2016) mengatakan Sidak ini merupakan hasil pertemuan Komisi A dengan Sekwan.

"Sekwan baru kita minta masukan, ini pekerjaan memang berat, dia kan baru diangkat empat hari yang lalu, oleh sebab itu kita kondisinya masih fresh itu kita beri masukan kepada dia," ujarnya.

Diminta yang pertama Sidak. Sidak berapa karyawan yang ada, data yang ada itu semuanya honorer atau PNS (pegawai negeri sipil), mekanik, atau CS (cleaning service) itu 331 orang. "Itu makanya mereka kita kumpul di sini semuanya, dan alhamdulillah kita sudah dapat data yang sakit, cuti, umbroh, dan juga yang tidak tahu beritanya," lanjutnya.

Hazmi juga menyampaikan semuanya sudah diserahkan kepada Sekwan agar nantinya dapat ditindaklanjuti oleh Sekwan. "Kalau orang-orang ini masih bandel tolong di-SP (surat peringatan) 1, SP 2, atau SP 3," ungkapnya.

Selain itu, Komisi A juga minta penertiban fasilitas, pengamanan, manajemen ruangan, dan lainnya.

"Yang kedua tadi kita di dalam tolong semua fasilitas, pengamanan, atau semuanya tolong diberi ruang yang cukup juga termasuk wartawan. Selama ini kalau kita berkunjung ke daerah, wartawan DPRD itu ikut walau tidak semua, tapi bergiliranlah, tadi kita juga mintak Humas mendata," terangnya.

"Yang ketiga masalah manajemen ruangan, terus terang aja ini ruangan perencanaannya untuk 55 orang, tapi kita ada 65 orang, ada beberapa kekurangan ruangan, kekurangan ruangan itu yang harus kita atur dari sekarang," tambahnya.

Hazmi berharap melalui Sidak hari ini ada solusi terbaik untuk kedepannya mengingat jabatan Sekwan Provinsi Riau sempat kosong.

"Selama ini hampir satu atau dau tahun Plt. (Pelaksana Tugas) terus yang mereka tidak bisa berbuat apa-apa," ungkapnya.

Terkait jumlah karyawan DPRD Provinsi Riau yang melebihi jumlah anggota DPRD Provinsi Riau sendiri, Hazmi mengatakan akan ada kemungkinan rasionalisasi.

"Saya pikir, contoh di Jawa Timur anggota dewannya seratus, karyawannya juga lebih kurang seratus orang yang melayani, jadi kantornya agak lebih tenteram dan tertib, orang bekerjanya lebih enak. Kalau di sini kan kita tidak tahu apakah yang 300-an ini benar difungsikan, kemungkinan ada rasionalisasi, itu tanggung jawab Sekwan nantinya," ujarnya. (RB/Armalina)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau