Riau Book - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi tidak setuju jika Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi setingkat kementerian.

"Persoalan utama BNN bukanlah persoalan kelembagaannya. Bukan soal setingkat menteri atau tidak. Tapi sejauh mana dukungan stakeholder lain membantu pelaksanaan tugas pokoknya," ujar Yuddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/3/2016).

"Dan yang paling penting kan sekarang bagaimana BNN melaksanakan Tupoksinya dengan semaksimal mungkin dengan dukungan anggaran dan berbagai instansi," lanjut dia.

Yuddy berpendapat, jika posisi BNN di bawah wewenang Polri dinilai kurang tepat, maka lebih baik jika BNN diposisikan berada di bawah wewenang Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Argumentasi itu belum disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Namun, Yuddy telah menyampaikannya ke Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan.

Meski demikian, jika Presiden memutuskan menjadikan BNN setingkat kementerian, pihaknya akan melaksanakan perintah itu.

"Kalau Presiden menganggap BNN itu perlu setingkat menteri, ya Bapak Presiden akan memerintahkan MenPAN RB untuk menyiapkan perubahan Perpresnya. Tapi sejauh ini kami belum melihat ada urgensi untuk mengubah Perpres soal BNN," ujar Yuddy.

Rencana perubahan status BNN itu pertama kali diungkapkan Luhut di kantornya, Jumat (11/3/2016).

Dengan demikian, jika direalisasikan, status Kepala BNN Komjen Budi Waseso pun akan menjadi setingkat menteri.

"BNN itu mau kami buat seperti BNPT. BNPT itu kan perlakuan dan pengkajian setingkat kementerian," ujar Luhut saat berbincang dengan para awak media nasional dan luar negeri di kantornya.

Peningkatan status lembaga BNN tersebut, menurut Luhut, cukup mendesak melihat persoalan penyalahgunaan narkoba yang kian membahayakan.

BNN mesti menata diri, mendapatkan fasilitas memadai, dan yang terpenting memiliki wewenang cukup dalam melaksanakan kerjanya.

Luhut telah menyampaikan rencana itu kepada Budi Waseso berkunjung ke BNN, Kamis (10/3/2015). (kpc)

<div>Follow News : <a href="http://www.riaubook.com/" rel="dofollow">Riau</a> | <a href="http://www.riaubook.com/" rel="dofollow">Kampar</a> | <a href="http://www.riaubook.com/" rel="dofollow">Siak</a> | <a href="http://www.riaubook.com/" rel="dofollow">Pekanbaru</a> | <a href="http://www.riaubook.com/" rel="dofollow">Inhu</a> | <a href="http://www.riaubook.com/" rel="dofollow">Inhil</a> | <a href="http://www.riaubook.com/" rel="dofollow">Bengkalis</a> | <a href="http://www.riaubook.com/" rel="dofollow">Rohil</a> | <a href="http://www.riaubook.com/" rel="dofollow">Meranti</a> | <a href="http://www.riaubook.com/" rel="dofollow">Dumai</a> | <a href="http://www.riaubook.com/" rel="dofollow">Kuansing</a> | <a href="http://www.riaubook.com/" rel="dofollow">Pelalawan</a> | <a href="http://www.riaubook.com/" rel="dofollow">Rohul</a> | <a href="http://www.riaubook.com/" rel="dofollow">Berita Riau</a></div><div></div>