Riau Book - Pasca putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menolak gugatan kubu Agung Laksono terhadap legalitas Munas Bali (kubu Abu Rizal Bakrie), maka persoalan Partai Golkar menjadi jelas bahwa secara hukum, kepengurusan Aburizal Bakrie legal dan legitimate secara hukum.

Ketua DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Jateng, Aminullah Yunus, menilai keluarnya putusan tersebut mengandung dua konsekuensi. Pertama, menurutnya, pemerintah dalam hal ini kementrian Hukum dan HAM harus mengakui dan mengesahkan kepengurusan kubu Abu Rizal Bakrie.

"Sebab, itu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap," ujar Amin sapaan akrab Aminullah di Jakarta, Senin (7/3/2016).

Kedua, menurut Amin, keputusan MA ini juga menjadi akhir dari segala polemik yang selama ini muncul soal dualisme kepengurusan.

"Logikanya, karena kubu Abu Rizal Bakrie sudah disahkan oleh Mahkamah Agung, maka tidak ada lagi dualisme yang selama ini disengketakan," terang dia.

Lebih lanjut Amin juga mengutarakan bahwa keputusan ini harus dihormati dan diikuti oleh semua pihak baik dari internal partai Golkar maupun pemerintah.

"Mulai sekarang semuanya sudah jelas. Tidak boleh ada lagi ada kekuatan yang nengintervensi Partai Golkar. Dan pemerintah harus mengakui ini," jelasnya.

Ditanya mengenai bagaimana terkait dengan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar? Aminullah Yunus menjelaskan bahwa, perlu atau tidaknya Munas akan sangat bergantung dengan keputusan politik yang akan diambil oleh kubu Abu Rizal Bakrie.

"Kalau pak Ical mau, bisa diselenggarakan. Tapi seandainya beliau tidak mau, juga tidak apa-apa. Toh pengadilan sudah memutuskan beliau yang sah. Justru yang penting sekarang ini adalah bagaimana dengan legitimasi itu pak Ical mengkonsolidasi ulang partai Golkar. Bukan Munas. Kecuali pak ical legowo mau meletakkan jabatan dengan menyelenggarakan Munas, maka itu merupakan bentuk pengorbanan dan kebesaran hati pak Ical saja," ujar Dia.

Sebagai bagian dari generasi muda Partai Golkar, sosok pemuda dari Jawa Tengah justru merisaukan sikap pemerintah yang cenderung intervensionis. Dalam konteks demokrasi, dimana hukum berada di atas segalanya, sikap intervensionis penerintah ini, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. sehingga, dengan tegas Aminullah Yunus meminta agar pemerintah tunduk dan patuh dengan putusan kasasi.

"Sekarang ini kewajiban pemerintah adalah mengesahkan kubu pak Ical. Kalau perkara Munas atau tidak, biarlah secara internal kepengurusan yang sah yang akan memutuskan. Tidak perlu didesak-desak," pungkas Aminullah Yunus. JIN

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau