Riau Book - Komisi C DPRD Riau mengakui sangat sulit melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap keberadaan alat berat di perusahaan yang ada. Sehingga pemasukan pajak di sektor alat berat ini sulit diperoleh dengan optimal.

Untuk itu lebih berharap kejujuran perusahaan dan pihak ke tiga perusahaan yang mengadakan alat berat tersebut mengenai jumlah yang digunakan.

"Memang kita sudah minta kerjasama perusahaan mengenai masalah keberadaan alat berat di perusahaanya. Dimana kalau bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengadaan alat berat harus melampirkan tanda telah bayar pajak alat beratnya. Namun diakui ini sulit dilacak alat berat mana yang dilampirkannya. Bisa jadi tanda bukti bayar itu-itu juga yang dilampirkan," jelas Ketua Komisi C, DPRD Riau, Aherson.

Politisi Demokrat Daerah Pemilihan Kuansing-Inhu ini mengakui, saat hearing dengan pihak Dispenda Provinsi Riau pernah menantang, untuk melacak keberadaan alat berat ini tanpa hanya menerima laporan yang diberikan Kontraktor. Misalnya ada alat semacam UPS yang bisa memantau sekian kilometer alat berat di lapangan yang dipasang di setiap Kabupaten/Kota.

"Inilah yang sedang dalam pemikiran kita juga bagaimana penggunaan alat berat di perusahan ini bisa terpantau. Jadi kita tidak menerima laporan yang diberikan saja yang bisa saja tidak benar. Kita juga punya data sendiri dari pantauan yang dilakukan," sebut Ketua DPC Demokrat Kabupaten Kuantan Singingi ini memberikan semacam solusi.(MC)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau