Riau Book -Dalam kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo memaksimalkan peranan pemerintah desa. Kedepannya, APBN diperuntukkan untuk pemerataan pembangunan desa, dimana porsinya ditingkatkan menjadi 60 persen.

Tahun ini, setiap desa di Indonesia mendapatkan minimal Rp 700 juta dan bisa mencapai miliaran rupiah. Dana ini diperuntukkan membangun ekonomi desa menjadi berkembang.

"Dengan berkembangnya desa, maka penyalahgunaan narkoba dan paham radikal bisa diminimalisir. Sebab selama ini, paham radikal terjadi karena faktor ekonomi," kata Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan kepada pers di Hotel Labersa, Kabupaten Kampar, Riau, Selasa (2/3/2016).

Selain dana desa, Luhut menyebut saat ini Pemerintah Indonesia telah menyiapkan 1.000 triliun rupiah untuk pemerataan infrastruktur hingga pedesaaan.

Kemudian disiapkan sarana irigasi untuk pertanian desa dan menyiapkan pupuk subsidi serta dibagikan ke setiap desa yang ada di Indonesia.

"Dengan demikian, perputaran uang di desa akan terjadi dan sebaiknya uang itu tidak boleh keluar. Hal ini membuat desa menjadi berkembang pesat. Ini bisa meminimalisir masuknya paham radikal dan narkoba," kata Luhut.

Menurut Luhut, faktor mudahnya masyarakat menerima paham radikal karena ekonomi di desa tidak menjanjikan. Warga menjadi mudah diimingi-imingi uang untuk mengikuti paham radikal.

Disamping itu, Luhut menegaskan bahwa dana desa dari Pemerintah Pusat tidak ada potongan sedikitpun, kecuali biaya administrasi.

"Kalau ada pemotongan, laporkan langsung ke kami. Tidak ada namanya pemotongan, hanya biaya administrasi saja," tegas Luhut.

Dengan besarnya dana desa ini, Luhut menghimbau kepala desa untuk tidak menyelewengkannya. "Tapi jangan pula nambah istri dengan banyaknya uang ini," seloroh Luhut.

Follow News :Riau|Kampar|Siak|Pekanbaru|Inhu|Inhil|Bengkalis|Rohil|Meranti|Dumai|Kuansing|Pelalawan|Rohul|Berita Riau