Riau Book - Terkait wacana revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau melakukan aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau pukul 10.00 WIB, Jumat (26/02).

Aksi ini diawali dengan pemasangan spanduk-spanduk yang bertuliskan tuntutan mereka, dilanjutkan dengan orasi dari masing-masing gubernur fakultas, dan teatrikal yang menggambarkan Presiden Jokowi dan Anggota DPR yang tercekik oleh para koruptor.

Badan Eksekutif Mahasiswa ini beserta Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Universitas Riau ini menyatakan lima tuntutan sebagai berikut.

1. Menolak usulan revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang jelas-jelas memperlemah agenda pemberantasan korupsi.

2. Menuntut pemerintah dan DPR untuk menghentikan upaya pembahasan revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang memperlemah agenda pemberantasan korupsi.

3. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

4. Mendorong percepatan pembahasan RUU Tipikor sebagai wujud dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

5. Mengajak seluruh lapisan elemen masyarakat untuk mengkritisi dan menolak segala upaya pelemahan KPK serta memberantas segala berbentuk tindak pidana korupsi.

Rombongan ini berkumpul di Kampus Universitas Riau dan beriringan menggunakan sepeda motor menuju Gedung DPRD Provinsi Riau sambil berorasi di sepanjang jalan.

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau