Riau Book - Legislator Kota Dumai, Idrus, meminta pemerintah daerah setempat agar meningkatkan pelayanan publik dan memperbaiki rapor merah di sejumlah satuan kerja berdasarkan rilis Ombudsman RI.

"Pelayanan publik harus dilakukan perubahan dan pembenahan agar membaik dan tidak lagi meraih penilaian rapor merah dari Ombudsman RI," kata Wakil Ketua DPRD ini kepada wartawan, Jumat (26/2/2016).

Menurutnya, pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah sejauh ini sudah cukup baik, tapi karena ada penilaian kurang bagus, maka secepatnya harus dicarikan solusi dan langkah tepat supaya kinerja semakin memuaskan masyarakat.

Salah satu yang dianggap mempengaruhi pelayanan publik SKPD ini, lanjut dia, karena adanya proses pergantian kepala daerah dan kesibukan aktivitas saat pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) beberapa waktu lalu.

"Karena terjadi tiga kali pergantian kepala daerah, kita menganggap ada pengaruh pada pengawasan sehingga bisa saja ini menjadi penyebab menurun fungsi pelayanan publik," sebutnya.

Politisi Gerindra ini berharap pasangan Wali Kota Zulkifli AS dan Wakil Wali Kota Eko Suharjo yang baru dilantik bisa segera memperbaiki kinerja pelayanan publik jadi semakin baik dan berkualitas kedepan.

Ombudsman RI merilis rapor kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik sepanjang 2015 dan Pemkot Dumai mendapat predikat zona merah, dengan nilai 39.63 berdasarkan survei 12 produk layanan di 7 SKPD.

Tujuh SKPD zona merah tersebut, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Dinas Sosial dan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik.(MC)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau