Riau Book - Fitra Riau dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyatakan sikap rencana pembahasan Revisi Undang-undang KPK di DPR RI yang di lakukan di halaman Kantor DPRD Riau di Pekanbaru, Kamis (18/2).

Penolakan ini dilakukan karena dianggap dapat melemahkan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Menurut Tarmizi (analisator anggaran Fitra), ada 10 point krusial draf revisi UU KPK Tahun 2016 yang dapat melemahkan KPK, yaitu :

1. Pembentukan Dewan Pengawas KPK yang dipilih dan diangkat oleh Presiden (Pasal 37A, Pasal 37B, Pasa, 37D, Pasal 37E, dan pasal 37F)

2. Mekanisme penyadapan yang harus izin dewan pengawas (Pasal 12 A)

3. Penyadapan hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan (Pasal 12A)

4. Muncul dualisme kepemimpinan di KPK (Pasal 12 D)

5. KPK tidak dapat mengangkat penyelidik dan penyidik secara mandiri (Pasal 43 Ayat 1, Pasal 45 Ayat 1)

6. Hanya penyidik KPK asal kepolisian dan kejaksaan yang dapat melakukan proses penyidikan (Pasal 38 Ayat 2, dihapus)

7. Prosedur pemeriksaan tersangka harus mengacu kepada KUHAP (Pasal 46 Ayat 1)

8. KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi (Pasal 40)

9. Proses penyitaan harus dengan izin Dewan Pengawas (Pasal 47)

10. Tidak ada ketentuan peralihan (Pasal II)

(RB/Irvan)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau