RIAUBOOK.COM - Kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, memicu gelombang respons yang kontras di internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Di satu sisi, elite pusat menunjukkan sikap "dewasa", namun di akar rumput Riau, aroma perlawanan politik justru kental terasa.

​Pengamat politik dari Universitas Riau, Saiman Pakpahan, memberikan peringatan keras. Ia meminta para kader untuk tidak mencampuradukkan solidaritas politik dengan intervensi terhadap proses hukum.

​Dualisme Sikap: Pusat Hormati Hukum, Daerah Galang Petisi

​Saiman menyoroti adanya jurang perbedaan antara instruksi DPP PKB dengan aksi kader di daerah:

​Sikap Elite (Pusat): Ketua Harian DPP PKB, Syafiyah Asfar, dan Ketum Muhaimin Iskandar tegas menyatakan penghormatan terhadap KPK dan prosedur hukum. Mereka menyebut ini sebagai ajaran integritas bagi seluruh kader.

​Aksi Akar Rumput (Riau): DPW PKB Riau justru menggelar "Panggung Keadilan" dan berencana mengirim petisi kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk dukungan moral.

​"Dukungan itu wajar, tapi jangan sampai mendelegitimasi hukum dengan narasi rekayasa tanpa dasar. Di negara hukum, tempat pembuktian itu di pengadilan, bukan melalui tekanan opini," tegas Saiman (16/3/2026).

​Bahaya Fanatisme Politik

​Menurut Saiman, munculnya narasi "rekayasa kasus" dari para pendukung Abdul Wahid adalah sinyal fanatisme politik yang tidak sehat. Hal ini dikhawatirkan dapat mengaburkan batas antara kesetiaan organisasi dan supremasi hukum.

​"Fanatisme sering kali membuat orang lupa bahwa hukum harus berada di atas kepentingan kelompok. Jika ada keberatan, mekanismenya ada di persidangan," tambahnya.

​Menanti Ketukan Palu 26 Maret

​Ketegangan ini akan segera menemui titik terang di meja hijau. Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjadwalkan sidang perdana Abdul Wahid pada 26 Maret 2026.

​Saiman berharap seluruh pihak—baik kader partai maupun simpatisan—untuk bersikap proporsional dan membiarkan fakta-fakta hukum berbicara di persidangan nanti.
​