RIAUBOOK.COM - Halaman Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, tampak berbeda pada Rabu (11/3/2026).

Puluhan karangan bunga berjajar rapi, mengirimkan pesan dukungan dan terima kasih atas keberhasilan lembaga antirasuah tersebut membongkar skandal gratifikasi bersandi "Jatah Preman" (Japrem) yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid.

Setidaknya terpantau 20 papan bunga dari berbagai organisasi masyarakat menghiasi area utama gedung. "Sejak pukul 14.00 WIB tadi, karangan bunga ini mulai berdatangan satu per satu," ujar salah seorang petugas keamanan yang berjaga di lokasi.

Pesan Menohok dari Masyarakat

Berbagai tulisan di karangan bunga tersebut mencuri perhatian publik dan tamu yang mendatangi gedung KPK.

Beberapa karangan bunga itu terlihat bertuliskan: "Terima Kasih KPK Sudah Membantu Membersihkan Riau Dari Preman Berdasi" dengan pengirim atas nama Koalisi Masyarakat Riau.

Kemudian ada juga bertuliskan: "Terima Kasih KPK Atas Kerja Kerasnya Mengungkap Kasus Japrem Abdul Wahid" dengan pengirim Perhimpunan Pemuda Riau.

Untuk kalimat paling mencolok dikirim oleh Gabungan Kontraktor Riau dengan kalimat: "KPK Terimakasih Atas Jasa Mu Membereskan Riau Dari Pemeras Proyek"

"KPK The Best, Jangan Takut Sama Preman 7 Batang", kalimat karangan bunga satu ini juga turut menyedot perhatian tamu KPK. Karangan bunga itu tertulis pengirimnya adalah Persatuan Kerukunan Rakyat Riau.

Abdul Wahid cs Dipindahkan ke Pekanbaru

Perjalanan kasus korupsi yang mengguncang "Bumi Lancang Kuning" ini kini memasuki babak krusial. Pada hari yang sama, KPK resmi memboyong Abdul Wahid kembali ke Pekanbaru. Namun, kepulangannya kali ini bukan untuk berdinas, melainkan untuk menghadapi meja hijau sebagai terdakwa.

Langkah ini diambil Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK guna mempermudah proses persidangan skandal pemerasan tersebut di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Meski tiba bersamaan, penahanan para tersangka dipisahkan demi kepentingan prosedur hukum.

Abdul Wahid (Gubernur Nonaktif) di Rutan Kelas I Pekanbaru, Muh. Arief Setiawan (Kadis PUPR) di Rutan Kelas I Pekanbaru, sementara Dani M. Nur Salam (Tenaga Ahli) ditahan di Lapas Pekanbaru.

"Pemindahan ini bertujuan untuk persiapan persidangan. Saat ini, tim JPU masih menunggu penetapan jadwal sidang dari Pengadilan Tipikor," jelas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Sandi '7 Batang' dan Ancaman Mutasi

Kasus ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar pada November 2025 lalu.

Abdul Wahid diduga kuat menyalahgunakan wewenangnya dengan memeras bawahannya sendiri melalui modus yang terencana:

Setoran 5%: Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) diwajibkan menyetor 5 persen dari total tambahan anggaran jalan dan jembatan tahun 2025 yang bernilai Rp106 miliar.

Sandi Rahasia: Komitmen uang haram senilai Rp7 miliar tersebut disamarkan dengan kode "7 batang" dalam komunikasi internal mereka.

Teror Jabatan: Abdul Wahid diduga menggunakan ancaman mutasi hingga pencopotan jabatan bagi pejabat yang menolak atau terlambat menyetorkan uang tersebut.

Lebih miris lagi, JPU KPK mensinyalir sebagian uang hasil pemerasan tersebut mengalir untuk membiayai perjalanan luar negeri pribadi sang gubernur. Dengan pelimpahan berkas ini, masyarakat Riau kini menanti keadilan ditegakkan di ruang sidang.