RIAUBOOK.COM - Walikota Dumai Paisal targetkan tim pengawas terpadu dibentuk secepatnya rampungkan usulan draft peraturan penyelenggaraan usaha kepariwisataan agar dapat dilakukan penertiban aktivitas pariwisata, terutama hiburan malam.

Paisal minta tim pengawas terpadu terdiri dari sejumlah organisasi perangkat daerah memanggil seluruh pengusaha pariwisata, terutama hiburan malam untuk diberikan pemahaman dan sosialisasi soal peraturan penyelenggaraan usaha wisata.

"Penyusunan draft ini masih berjalan dan diharap bisa rampung cepat. Semua pengusaha nantinya akan diberi sosialisasi supaya aktivitas kepariwisataan berjalan tenang dan kondusif," kata Paisal, Kamis (166/2022).

Dijelaskan, disiapkan rancangan peraturan walikota ini untuk menertibkan pengusaha yang masih membandel, terutama terkait jam operasional hiburan malam, termasuk karaoke, salon dan gelanggang permainan atau gelper.

Sejauh ini, tim terpadu sudah menjalankan tugas pokok dan kewenangan dalam upaya perizinan dan penertiban usaha kepariwisataan yang masih melanggar aturan jam operasional, namun belum maksimal karena ada keterbatasan.

Ditambah lagi sejak sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM) berdampak pada suburnya tempat wisata hiburan membuat kewenangan pemerintah daerah terbatas, bahkan lokasinya berdampingan dengan rumah ibadah.

"Ini yang akan ditertibkan supaya tidak membuat keresahan di tengah masyarakat, kita atur jam operasional nya, terutama usaha hiburan malam yang berdampingan dengan rumah ibadah, bagaimana berjalan kondusif," sebut Walikota Paisal.

Tim Pengawas Terpadu Pemkot Dumai terdiri sejumlah OPD, diantaranya, satuan polisi pamong praja, dinas kepariwisataan, dinas perizinan, dinas lingkungan hidup, dinas perdagangan, dinas perlindungan perempuan dan anak, dinas tenaga kerja dan bagian hukum serta pemerintah kecamatan.

Sementara, Kepala Dinas Pariwisata Dumai Dona Fitri Illahi mengatakan, dalam peraturan walikota yang masih disiapkan ini nantinya akan mengatur segala bentuk aspek terkait jam operasi, regulasi dan sanksi dalam bentuk tertulis hingga denda bagi pengusaha tidak menjalankan usaha sesuai dengan izin.

"Sesuai arahan walikota, kita diminta menyusun draf peraturan yang mencakup lebih luas kewenangan dalam penindakan dan penertiban tempat usaha kepariwisataan," kata Dona kepada pers.

Diharap kerjasama seluruh OPD terkait karena memiliki kewenangan sendiri sesuai tugas pokok, sehingga dapat memaksimalkan penertiban dan memastikan Perwako dijalankan sesuai dengan patuh dan disiplin. Seluruh usaha kepariwisataan di Dumai tercatat sebanyak 135 objek, termasuk objek wisata pantai, karaoke hingga perhotelan.

Menurutnya, Pemkot Dumai tidak bisa membatasi dan mencegah pelaku untuk berusaha, apalagi setelah adanya sistem OSS dari BKPM, namun diminta pengusaha tetap mematuhi izin dan menjaga kultur budaya setempat agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Perwako ini, lanjutnya, juga akan memuat aturan tentang sanksi dari OPD terkait bagi pelaku usaha langgar izin, misalnya izin lingkungan dari DLH, minuman beralkohol dari dinas perdagangan, jam operasional dari dinas pariwisata.

Sedangkan untuk penindakan menjadi kewenangan Satpol PP sesuai tupoksi penegak peraturan daerah setelah mendapat rekomendasi dari OPD terkait. Kemudian dinas ketenagakerjaan akan mengawasi para pekerja di tempat hiburan dan objek wisata.

"Dumai sebagai kawasan industri tentu banyak pengunjung datang dan menginap serta menikmati wisata disini, karena itu kita mengajak pelaku usaha mematuhi aturan dan izin diberikan pemerintah," sebut Dona. ab