RiauBook - Pasca terjadi peristiwa teror pengeboman dan penembakan di Jalan Tamrin Jakarta Pusat, muncul wacana revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme maupun diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) mengenai terorisme.

Menanggapi hal itu, Ketua DPR, Ade Komarudin mengatakan, revisi UU Terorisme itu memerlukan waktu yang tidak sedikit. Sehingga, jika ingin segera atau ada kepentingan memaksa, opsinya adalah penerbitan Perppu.

"Yang jelas, dewan dua-duanya (revisi atau Perppu) oke," ujar politisi Golkar ini, Jakarta, Selasa (19/1/2016).

Pasca pertemuan dengan pihak Istana, Ade mengaku belum membahas secara detail mengenai revisi UU Terorisme. ‎Namun, lanjut dia, para pemimpin lembaga negara dan Presiden Jokowi memiliki pemahaman yang sama agar ada perluasan tentang pencegahan terorisme.

‎"Detailnya nanti, tidak dibahas di situ detailnya," terang Dia.

Diketahui, pertemuan yang dimulai pukul 10.00 WIB hingga sekitar pukul13.00 WIB itu tidak hanya membahas persoalan terorisme. Namun juga membahas mengenai masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).

Selain itu, membahas masalah penyelesaian gugatan hasil pilkada serentak di Mahkamah Konstitusi, ‎penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, amnesti bagi eks kelompok bersenjata di Aceh dan Papua, serta mengenai haluan negara untuk pembangunan jangka panjang‎. Ojin

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau