RiauBook - Sekretaris Jenderal PPP hasil Mukatamar Jakarta, Dimyati Natakusumah kembali menagih janji Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly mengenai permohonan SK Kepengurusan hasil Muktamar Jakarta terkait pasca putusan Mahkamah Agung (MA).

"Kami mau menanyakan bagaimana pengesahan SK Muktamar Jakarta sesuai amar putusan MA. Sudah dilaksanakan belum putusan MA? Ada kendala apa?" ujar Dimyati di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (18/1/2016).

Menurut Dia, pihaknya telah menjalani seluruh syarat yang tertera dalam amar putusan, termasuk kelengkapan administrasi. Menurut Dimyati, dalam amar putusan MA tersebut dinyatakan bahwa Menkumham harus mengesahkan kepengurusan PPP versi Muktamar Jakarta di bawah kepemimpinan Djan Faridz.

"Ada di halaman 48 nomor 11. Ini mungkin Pak Menteri juga belum baca. Kan menteri ini sibuk, jadi kami jelaskan," jelas Dimyati.

Selain itu, Dimyati juga mengingatkan kepada Yasona agar teliti melihat semua hasil putusan MA, sehingga dalam mengambil keputusan tidak melanggar hukum.

Dimyati pun meminta Yasona, agar dalam waktu dekat segera mengeluarkan SK kepengurusan PPP versi Muktamar Jakarta.

"Saya kasihan kalau sampai menteri ini melanggar hukum. Ini kan harus asas taat hukum. Kami lihat menteri ini masih belum laksanakan amar putusan MA," jelasnya.

Sebelumnya, Dimyati telah menyerahkan salinan putusan MA dan hasil Muktamar PPP di Jakarta kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM. Penyerahan berkas tersebut sekaligus mendesak Kemenkumham untuk segera menjalankan putusan MA.

Menurut Dimyati, jika sesuai aturan dalam Undang-Undang Tata Usaha Negara, Menkumham memiliki waktu paling lambat tiga bulan untuk menjalankan putusan MA. Dia memperkirakan waktu tiga bulan tersebut akan habis pada 15 Januari 2016.

Sementara, Kemenkumham telah mencabut SK kepengurusan PPP versi Muktamar Surabaya yang dipimpin oleh Romahurmuziy (Romi). Namun, Romi mengklaim bahwa dengan pencabutan SK tersebut, maka kepengurusan kembali lagi ke versi Muktamar Bandung tahun 2012.

Dari polemik internal PPP tersebut, nasib PPP seakan berada di tangan Kemenkumham. Akankah Yasonna Laoly akan mengabulkan permohonan SK Kepengurusan hasil Muktamar PPP di Jakarta? Ojin

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau