RiauBook -Sebanyak 106. 308 pegawai negeri sipil (PNS) terancam mendapatkan sanksi. Sebab mereka belum melakukan registrasi ulang secara elektronik (E-PUPNS) hingga batas waktunya habis, 31 Desember 2015.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tumpak Hutabarat mengatakan pihaknya akan mendalami terlebih dahulu apa yang menyebabkan para PNS tidak melakukan registrasi E-PUPNS.

"Jika penyebabnya tidak rasional tentu kita akan minta berhenti," ujar Tumpak saat ditemui di Kantor BKN, kemarin.

Saat ini, laman PUPNS sudah ditutup karena batas registrasi berakhir pada 31 Desember 2015. Tumpak mengatakan ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan PNS tersebut tidak melakukan registrasi. Antara lain meninggal dunia, bertugas di pedalaman, sedang bersekolah di luar negeri, atau mungkin juga tidak mau ikut registrasi.

Menurutnya, jika akhirnya ditemukan bahwa PNS tersebut tidak mengikuti proses PUPNS tanpa alasan rasional atau secara sengaja mengabaikan proses E-PUPNS maka yang bersangkutan akan diberhentikan. Dalam hal ini BKN akan meminta instansi menerbitkan surat pemberhentian status sebagai PNS.

"Kalau ternyata ditemukan acuh maka kan sudah tidak ada niat. Diberhentikan saja. Ini kita akan teliti ini," ungkapnya.

Saat ini BKN sedang melengkapi data nama-nama dan instansi asal PNS yang belum mengikuti proses pendataan ulang. Nama-nama itu kemudian akan dikirimkan ke instansi asal PNS untuk dikonfirmasi kejelasan alasan yang bersangkutan tidak melakukan registrasi.

"Kita sedang minta kantor regional BKN memantau," ujar dia. Ojin

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau