Riau Book - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memprediksi mutasi pegawai akan marak terjadi pasca pemilihan kepala daerah (pilkada). Meski memang mutasi jabatan baru dapat dilakukan setelah enam bulan dari pelantikan kepala daerah yang baru.

"Masalah waktu tidak menjamin mutasi pasca pilkada tidak ada. Bukan soal tenggat waktu. Setelah pelantikan enam bulan bisa langsung ganti-ganti itu pejabat di daerah," ujar Komisioner KASN, Waluyo kemarin.

Belajar dari pilkada-pilkada sebelumnya, Waluyo menilai balas jasa dan balas dendam terhadap birokrat di daerah akan kembali terulang. Dia menduga tim sukses kepala daerah terpilih sudah mulai bergerak untuk mempersiapkan semuanya.

Bahkan menurutnya sejak enam bulan pasca pelantikan akan banyak laporan yang masuk ke KASN. Sebagaimana yang terjadi sebelum pilkada lalu, terjadi mutasi yang dilakukan oleh petahana.

"Pasti banjir pengaduan ketika dilantik. Saya dicopot kenapa. Lalu saya diganti mengapa. Ini yang ingin kita proteksi itu jangan sampai ada balas jasa dan balas dendam," pungkasnya.

Namun begitu dia kembali mengingatkan bahwa kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) tidak dapat seenaknya melakukan mutasi atau melakukan seleksi untuk jabatan pimpinan tinggi (JPT) di daerah. JPT yang ada di daerah misalnya kepala dinas, dimana cukup strategis untuk diotak-atik.

Dia menegaskan ada prosesedur yang harus dilalui. Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam pasa 116 UU ASN yakni kepala daerah sebagai PPK dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan yang bersangkutan. Pergantian dapat dilakukan jika pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. Ojin

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau