Riau Book - Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kampar, Riau, mulai melakukan transformasi nformasi publik yang merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

"Dengan Menjalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah telah menjalankan praktik traanparansi. Pemerintah wajib mengumumkan dan melayani permohonan informasi publik," kata Kepala Bagian Humas Setdakab Kampar Sabaruddin, S.Sos diacara pembukaan Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar tahun 2015 di Bangkinang, Senin (28/12).

Sabaruddin ketika itu hadir bersama Kasubag Hubungan Media dan Pers, Syarifuddin. Ia mengatakan PPID adalah pejabat yang diangkat oleh pimpinan tertinggi badan publik melalui Surat Keputusan (SK) yang bertanggung jawab kepada atasan langsung.

Atasan PPID kata dia merupakan penentu pengambil kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi termasuk dalam menentukan informasi yang dikecualikan atau tidak.

Sabaruddin melanjutkan, dalam melaksanakan wewenangnya, atasan PPID berkoordinasi dan meminta masukan dari tim pertimbangan pelayanan informasi dan pembentukan jalur hukum yang meliputi; Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, Pasal 13 ayat 1 yakni untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap badan publik.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 pasal 12 yang berbunyi; Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan badan publik negara berada di pusat daerah merupakan pejabat yang membidangi informasi publik.

Selanjutnya Sabaruddin mengungkapkan, bahwa dasar hukum pembentukan PPID juga melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 tahun 2010 pasal 7 ayat 1 yang menegaskan untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah ditetapkan PPID.

"Hal itu penting, karena informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional," katanya.

Hak memperoleh informasi menurut dia merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk memewujudkan penyelengaraan negara yang baik.

Salah satu tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kata Sabaruddin adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi.

Terkait dengan tugas tersebut, lanjutnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi menetapkan standar layanan informasi di lingkungan PPID Kampar.

"Dalam mewujudkan transparansi melalui pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi merupakan salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis yaitu memberikan jaminan semua orang dalam memperoleh informasi," demikian Sabaruddin.(RB/rls)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Berita Riau