RiauBook - Hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Kepulauan Meranti (Riau) 9 Desember lalu diragukan kualitasnya lantaran ditemukan indikasi kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif (TSM). Kecurangan TSM ini diduga dilakukan dengan sangat rapi, karena melibatkan sejumlah pihak dengan cara mengarahan masyarakat agar memilih pasangan calon tertentu, disertai dengan pembagian sejumlah uang (money politic) sebagai imbalannya.

Kuasa hukum pasangan calon nomor urut 2, Tengku Mustafa-Amyurlis, Samino mengaku memiliki banyak bukti yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa telah terjadi kecurangan TSM di pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari 9 kecamatan yang ada di kabupaten tersebut, 6 di antaranya telah terjadi kecurangan baik jelang hari pemungutan suara hingga dihari pencoblosan.

"Temuan paling signifikan itu terjadinya politik uang. Itu yang kita peroleh baik bukti otentik (foto, video, rekaman) serta saksi," ujar Samino saat ditemui di Jakarta kemarin.

Samino mencurigai hal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin menang namun dengan cara kotor. Seperti saat dirinya mempertanyakan penggunaan metode surat keputusan (SK) 17 oleh incumbent dimana setiap relawannya diwajibkan untuk mencari 5 orang untuk diminta memilih dirinya, dan terus hingga hari pemungutan suara.

"Di hari pencoblosan masyarakat yang masuk tim ini diberikan uang Rp50-100 ribu, dan ada juga masyarakat yang tidak ada di tim itu dibagikan," kata Samino.

Menurut pria yang menjabat sebagai Ketua LBH Kompas Semeru itu, temuan kecurangan ini telah disampaikan ke Panwas dan diteruskan ke sentra Gakumdu Polres Meranti. Menurut dia laoran ini juga diserahkan ke MK sebagai bagian dari gugatan hasil pilkada.

"Kami sudah melapor ke MK 28 Desember silam, dan kemarin (3 Januari) kita lengkapi berkas," kata Samino.

Adapun tuntutan yang disampaikan agar KPU setempat membatalkan hasil penghitungan suara karena dengan selisih yang ada besar kemungkinan itu merupakan jumlah suara pasangannya yang telah dicurangi oleh pihak lain.

"Kemudian meminta kepada majelis hakim untuk melakukan tindakan kode etik kepada KPU setempat karena ada pembiaran dari laporan yang kami sampaikan," jelas Samino.

Sementara itu Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) pasangan nomor urut 2, Ramlan mengatakan hilangnya dukungan suara untuk pasangannya akibat kecurangan TSM di Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai 6 ribu suara. Menurut dia angka itu bisa saja bertambah apabila di tiga kecamatan lain dilakukan penyelidikan lanjutan. "Kami yakin ini lebih dari selisih suara yang kami dapat, karena prosesnya ada kecurangan TSM," ujarnya.

Ramlan mengatakan selain kecurangan melalui politic uang, ditemukan juga bukti keterlibatan sejumlah pihak, dalam menyukseskan praktik curang tersebut. Bahkan di Kecamatan Pulau Merbau, Desa Ketapang ada petugas KPPS yang membagikan uang dari calon lain kepada masyarakat.

"Kami juga dapat beberapa foto PNS yang memobilisasi masyarakat untuk memilih calon lain, tapi memang tidak kita ajukan karena bukti yang tidak cukup," terang Dia.

Lebih lanjut Ramlan berharap, MK bisa teliti dalam menganalisas permohonan semacam ini. Karena dilapangan praktek curang ini begitu masif dan memengaruhi perolehan suara pasangan calon.

"Money politic itu nyata, hari ini kami bawa sengketa ke MK dengan harapan pemerintah bisa mengambil langkah tegas dan dikemudian hari bisa menjadi efek jera bagi pihak yang ingin mencobanya," pungkasnya. Ojin

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau