RiauBook - Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai bisa menyidangkan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada), yang prosesnya bermuatan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM). MK dipandang telah salah dalam menafsirkan UU 8/2015 yang dituangkan dalam peraturan MK (PMK) Nomor 5/2015.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggrainimengatakan ketidaktepatan MKterletak pada pasal 6 ayat 3 yang mengatur bahwa persentase penghitungan selisih untuk mengajukan gugatan dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon.

"Sehingga dengan bunyi pasal yang seperti ini, MK mempunyai simulasi selisih bukan berasal dari persentase jumlah suara yang diraih oleh calon mendapat suara terbanyak, tapi selisih suara dilihat dari jumlah suara sah pada suatu daerah yang melaksanakan pemilihan," jelas Titi, di Jakarta Jumat (01/01).

Menurut Titi dengan penghitungan semacam ini maka syarat selisih suara jauh lebih besar dari syarat selisih suara sebenarnya antara pemenang dengan calon kepala daerah yang kalah. Dia pun ingin agar MK segera mengoreksi peraturannya tersebut. "Kalau begini MK telah mengkerdilkan makna, tujuan, dan maksud proses sengketa hasil pilkada. Dari suatu proses yang hendak mencapai keadilan pemilu, menjadi persoalan angka-angka dan permasalahan antara pemenang pemilihan dengan pemohon sengketa saja," kata Titi.

Titi menambahkan padahal gugatan pilkada ada makna yang lebih luas bahwa ada upaya untuk menyelamatkan kedaulatan rakyat yang telah dicederai oleh kecurangan yang ada dipilkada. "Kami meminta MK menjelaskan secara bertanggung jawab maksud dikelurkannya rumusan dan tafsir selisih suara yang ada di dalam Peraturan MK no 5 Tahun 2015," ujarnya.

Sebelumnya dalam kesempatan refleksi akhir tahun MK, Ketua MK Arief Hidayat sempat ditanya mengenai cara lembaganya menghitung selisih suara yang nantinya digunakan untuk menentukan berhak tidaknya gugatan pemohon diterima MK. Arief mengku enggan menjawab karena hal tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara. "Mahkamah sudah punya acuan untuk memutus itu, tetapi tidak bisa saya sampaikan di forum ini karena itu sudah masuk pada bagian pokok perkara," jelas Arief singkat. Ojin

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau