Pemerintah Kabupaten Kampar, Riau serius dalam menjalankan Undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bahkan akan ada dinas tersendiri yang dinamakan Dinas Berikan Informasi.

Asisten Pemerintah Setdakab Kampar Ahmad Yuzar dalam pidatonya mewakili Bupati Jefry Noer diacara Sosialisasi PPID Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar tahun 2015 di Bangkinang, Senin (28/12), mengatakan, untuk mendapatkan informasi publik dari penyelenggara negara sudah diatur dalam undang-undang.

Kata dia, itu diamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membentuk unit khusus dalam penyediaaan informasi bagi publik, terutama untuk informasi publik pemerintah pusat yang telah menyusun struktur atau dibentuk dinas menangani informasi publik.

Ahmad Yuzar menambahkan, bahkan pada tahun 2017, di Kampar juga akan ada dinas baru yang khusus menangani informasi yakni Dinas Berikan Informasi yang sifatnya informasi untuk publik, agar masyarakat yang ingin memenuhi informasinya tentang pemerintahan dapat terpenuhi dengan baik dan akurat.

Dalam pidatonya, dia juga menyampaikan bahwa salah satu tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi.

Untuk menjalankan tugasnya PPID memerlukan kompetensi dibidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik.

Keterbukaan informasi publik kata dia merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

"Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik," kata dia.

PPID katanya juga harus menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi menetapkan standar layanan informasi di lingkungan PPID Kampar.

"Dengan adanya standar operasional pelayanan informasi publik ini, diharapkan implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dapat berjalan dengan baik," kata Ahmad Yuzar.

Ia menambahkan, hakikat pelayanan informasi publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dengan cara sederhana.

"Sementara informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi," katanya. (RB/rls)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Berita Riau